Dinsos Tekankan Pendataan Ulang Agar Bantuan Tepat Sasaran Jelang Lebaran

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako tahap I tahun 2026 melalui Kantor Pos Cabang Timika dengan mengedepankan skema kearifan lokal guna menjangkau masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendataan ulang penerima bantuan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ia meminta para kepala distrik dan kepala kampung untuk segera melakukan validasi data penerima bantuan di wilayah masing-masing.

“Pendataan harus dilakukan dengan baik supaya bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Apalagi ini menjelang Lebaran, jadi harus dipastikan masyarakat yang berhak bisa menerima,” ujarnya.

Hasan juga menegaskan bahwa ke depan sistem penyaluran akan diubah dengan metode jemput bola, di mana pemerintah bersama pihak Kantor Pos akan turun langsung ke distrik-distrik, khususnya wilayah pesisir dan pegunungan.

“Kami akan turun langsung ke distrik-distrik. Sistem ini akan kami perbaiki supaya bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengakui selama ini masih banyak keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Karena itu, perubahan sistem dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan dari kampung ke kota.

Sementara itu, Ketua Satgas penyaluran bantuan, Susi Nurlela Sitompul, menjelaskan bahwa keterbatasan akses dan tingginya biaya distribusi ke wilayah pedalaman menjadi tantangan utama dalam penyaluran bantuan di Mimika.

Karena itu, penyaluran tahap pertama dilakukan menggunakan skema kearifan lokal, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas di wilayah setempat.

“Banyak masyarakat penerima manfaat yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Pos karena akses jauh dan biaya transportasi cukup besar. Jadi kita gunakan jalur kearifan lokal,” jelasnya.

Dalam skema ini, data penerima dan jumlah bantuan diserahkan kepada kepala distrik untuk kemudian disalurkan langsung kepada masyarakat.

“Nama penerima dan jumlah bantuannya sudah jelas. Kami serahkan ke pihak distrik, nanti mereka yang menyalurkan langsung ke masyarakat,” katanya.

Pada tahap pertama, penyaluran bantuan menjangkau 11 distrik di wilayah pesisir dan pegunungan dengan total sekitar 1.142 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Khusus untuk Distrik Mimika Barat, penyaluran direncanakan akan dilakukan langsung oleh tim dalam waktu dekat.

Ke depan, sistem distribusi juga akan dikembangkan dengan metode pengumpulan masyarakat di titik-titik tertentu, seperti di Kokonao, agar lebih efektif dan efisien.

“Rencananya masyarakat akan dikumpulkan di titik tertentu supaya lebih mudah dijangkau. Tapi untuk tahap ini waktunya sudah mepet karena mendekati Lebaran,” ujar Susi.

Terkait nominal bantuan, Susi menjelaskan bahwa jumlah yang diterima setiap KPM berbeda-beda, tergantung kategori bantuan dan jumlah anggota keluarga. Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, PKH, maupun kombinasi keduanya.

“Ada yang menerima sekitar Rp600 ribu untuk sembako reguler, ada juga yang mencapai Rp2,1 juta untuk kategori tertentu. Itu semua berdasarkan data dari Dinas Sosial,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Kantor Pos hanya bertugas sebagai penyalur, sementara data penerima dan besaran bantuan sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial.

“Kami hanya menyalurkan. Data dan nominal bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Dengan penerapan skema kearifan lokal serta rencana perbaikan sistem distribusi, pemerintah berharap seluruh bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan secara langsung.

Langkah ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.