Pemkab Mimika Gelar Sosialisasi Penyusunan LPPD, Tekankan Akurasi Data dan Kinerja Daerah

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Pemerintahan menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Mimika, Ananias Faot.

Dalam sambutannya, Ananias Faot menegaskan bahwa LPPD merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurutnya, LPPD juga menjadi instrumen penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

“Penyusunan LPPD harus dilakukan secara serius dan didukung oleh data serta informasi yang akurat dari seluruh perangkat daerah. Kualitas laporan yang disusun akan sangat mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami dengan baik mekanisme, indikator, serta tata cara penyusunan laporan tersebut.

Dengan pemahaman yang sama, proses pengumpulan data, penilaian indikator kinerja, hingga penyusunan laporan diharapkan dapat berjalan lebih tertib, tepat, dan berkualitas.

Ananias juga menekankan pentingnya komitmen serta kerja sama seluruh pimpinan perangkat daerah dalam memastikan validitas data dan kualitas informasi yang disampaikan.

“Koordinasi internal di masing-masing perangkat daerah harus diperkuat, sehingga penyusunan LPPD Kabupaten Mimika benar-benar mencerminkan kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya,” jelasnya.

Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan review terhadap data yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD.

Ia mengungkapkan masih terdapat beberapa perubahan indikator serta data yang perlu dilengkapi oleh sejumlah perangkat daerah.

Karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan OPD yang belum menyerahkan atau melengkapi data dapat segera menyampaikannya agar proses penyusunan laporan dapat dipercepat.

“Laporan yang disusun tahun ini merupakan laporan data tahun 2025 yang akan dilaporkan pada tahun 2026. Oleh karena itu seluruh OPD diharapkan segera melengkapi data yang masih kurang,” katanya.

Di akhir sambutannya, Ananias Faot juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan para narasumber yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya LPPD sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.