Musrenbang Mimika Timur: Krisis Lahan Makam dan Pelebaran Jalan Poros Jadi Urgensi 2026

TIMIKA, Nemangmawipos.com – Pemerintah Distrik Mimika Timur menetapkan sejumlah agenda krusial sebagai program prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Isu ketersediaan lahan pemakaman yang mulai habis hingga pelebaran jalan poros Timika–Mapurujaya menjadi sorotan utama dalam pertemuan yang digelar di Kantor Distrik Mimika Timur, Jumat (6/3/2026).

​Kegiatan bertajuk “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal” ini dihadiri oleh Asisten III Setda Mimika Hery Onawame, Kepala Distrik Mimika Timur Bakri Athoriq, serta Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas.
​

Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, mengungkapkan bahwa wilayahnya tengah menghadapi persoalan serius terkait lahan pemakaman umum yang telah melampaui kapasitas (overkapasitas).

“Lahan pemakaman saat ini sudah penuh. Bahkan, dalam beberapa situasi, proses pemakaman terpaksa menggunakan lahan milik warga. Ini menjadi perhatian serius kami untuk mengusulkan pengadaan lahan baru,” jelas Bakri.

Selain krisis lahan makam, Bakri mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pelebaran jalan poros Timika–Mapurujaya. Mengingat tingginya volume kendaraan bermuatan berat yang melintas, kondisi jalan saat ini dinilai sudah tidak memadai dan rawan memicu kecelakaan lalu lintas.
​
Di sektor pemukiman, tercatat sedikitnya 255 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di lima kampung di wilayah Mimika Timur. Namun, program pembangunan rumah layak huni tersebut masih terbentur kendala klasik, yakni masalah pelepasan lahan.

​”Kendala utamanya adalah pelepasan tanah untuk halaman rumah. Sebagai solusi, kami berinisiatif mengarahkan lokasi pembangunan ke area yang lebih memungkinkan secara administrasi lahan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan hunian yang layak,” tambah Bakri.
​
​Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, yang hadir dalam forum tersebut berkomitmen untuk mengawal usulan masyarakat Mimika Timur hingga ke tingkat Badan Anggaran (Banggar). Ia mengakui bahwa tidak semua usulan di Musrenbang dapat diakomodir oleh Bappeda karena keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan fungsi pengawasan legislatif yang kuat.

“Tugas saya adalah mengawasi agar program yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat tetap dikawal. Saya minta dukungan masyarakat agar rencana pembangunan fasilitas olahraga dan infrastruktur lainnya tidak terhambat masalah lahan di lapangan,” tegas Asri.
​
Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hery Onawame, menekankan bahwa Musrenbang adalah wadah transparan untuk menyusun skala prioritas yang berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar keinginan.

“Pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Namun, keberhasilan ini memerlukan sinergi. Masyarakat harus mendukung, terutama dalam mempermudah akses lahan untuk fasilitas publik demi kepentingan bersama,” pungkas Hery.

Selain infrastruktur jalan dan makam, Musrenbang kali ini juga mendorong pembangunan Kantor Kelurahan Wania, program padat karya untuk pemulihan ekonomi, serta pembukaan badan jalan baru menggunakan material tailing guna membuka akses transportasi antar-kampung.