Example floating
Example floating
DPR

Pansus Moker DPRK Mimika Kedepankan Sinkronisasi Dokumen dan Harmonisasi Prosedur Administratif

8
×

Pansus Moker DPRK Mimika Kedepankan Sinkronisasi Dokumen dan Harmonisasi Prosedur Administratif

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika terus mematangkan langkah-langkah strategis dalam menelaah dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan administratif yang komprehensif, mencakup penghimpunan dokumen dan sinkronisasi data terkait perkembangan perselisihan yang tengah menjadi perhatian bersama.

Sekretaris Pansus Moker, Yan Piterson Laly, menjelaskan bahwa seluruh langkah yang diambil bertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur dan landasan yang kuat guna menghadirkan solusi terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Agenda utama Pansus saat ini adalah melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen korespondensi resmi, termasuk Surat Penegasan Gubernur tahun 2018. Berdasarkan tinjauan dokumen, Pansus mencatat bahwa korespondensi tersebut telah melalui jalur administrasi pemerintahan yang sesuai.

Baca Juga :

​”Kami mengamati keberadaan dokumen penegasan Gubernur tahun 2018 tersebut. Secara prosedural, penyampaian dokumen telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kementerian terkait hingga diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui instansi teknis,” ujar Yan Piterson dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

​Pansus juga mengapresiasi adanya keselarasan antara dokumen tersebut dengan tindak lanjut yang dilakukan pada tahun berikutnya. Hal ini dipandang sebagai rujukan penting dalam memetakan kronologi penanganan masalah secara utuh dan profesional.

​Selain aspek dokumen pemerintahan, Pansus Moker juga menaruh perhatian pada pentingnya penguatan koordinasi internal organisasi dalam menyikapi berbagai proses hukum yang berjalan. Fokus Pansus adalah memastikan adanya komunikasi yang harmonis di setiap jenjang pengambilan keputusan.

​”Terdapat aspirasi mengenai pentingnya sinergi dan pelibatan unsur pimpinan di tingkat unit kerja dalam setiap proses hukum atau administratif yang berlangsung. Ini merupakan masukan berharga yang akan kami pelajari lebih lanjut agar komunikasi antarorganisasi tetap berjalan selaras dan sesuai harapan anggota,” tuturnya.

​Dalam menjalankan tugasnya, Pansus Moker berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan objektivitas. Yan menegaskan bahwa seluruh pengumpulan bukti fisik dan keterangan lapangan semata-mata dilakukan untuk merumuskan rekomendasi yang solutif dan berimbang.

​”Kami terus berkomitmen melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek yang ada. Informasi ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman bersama, sehingga ke depannya terdapat kejelasan landasan bagi seluruh pihak untuk mencapai mufakat yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis: StendyEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *