Sumbu Konflik Kapiraya: Legislator Papua Tengah Desak Kapolda Seret Pengusaha Aktor Intelektual ke Ranah Hukum

TIMIKA, Nemangkawipoa.com – Teka-teki pemicu panasnya konflik di wilayah perbatasan Kapiraya mulai terkuak. Kehadiran perusahaan-perusahaan yang diduga beroperasi secara ilegal dengan menyelundupkan alat berat lewat jalur laut, dituding menjadi pemantik utama bentrokan yang mengorbankan warga sipil.

​Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, secara blak-blakan melayangkan dukungan keras terhadap instruksi Kapolda Papua Tengah untuk menyisir dan mengusir paksa seluruh alat berat milik perusahaan “gelap” di wilayah tersebut.
​

​Kemong menyoroti modus operandi perusahaan yang memasukkan peralatan tambang atau hutan melalui kapal-kapal layar tanpa izin resmi. Ia menilai langkah Kapolda memerintahkan penarikan alat tersebut adalah pukulan telak bagi para mafia yang memanfaatkan ketidakpastian tapal batas.

​”Langkah Kapolda ini luar biasa. Memang harus ada hentakan keras. Perusahaan-perusahaan ini menjadi pemicu utama konflik. Rakyat kecil—ibarat pelanduk yang mati di tengah perkelahian gajah—selalu menjadi korban kepentingan modal,” tegas Yohanes Kemong kepada pers, Kamis (26/2/2026).
​
​Bagi politisi Papua Tengah ini, sekadar mengusir alat berat tidaklah cukup. Ia mendesak kepolisian untuk memburu para pengusaha yang ia sebut sebagai “aktuator” atau aktor intelektual di balik eskalasi kekerasan di lapangan.

Menurut Kemong, para pengusaha inilah yang mendesain kekacauan demi mengamankan pundi-pundi bisnis mereka di wilayah abu-abu administrasi antara Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.

“Jangan hanya alatnya yang dicabut, pelakunya harus dipidana! Pengusaha inilah aktor utamanya. Mereka menjadi ‘bahan bakar’ yang membakar emosi masyarakat. Saya apresiasi Pak Kapolda atas sikap cepat ini demi mengatasi masalah di akar rumput,” cetus Kemong dengan nada tinggi.

Komisi I DPR Papua Tengah melihat bahwa sikap tegas kepolisian adalah langkah krusial untuk mengembalikan marwah negara. Kemong berpendapat, jika para pengusaha nakal ini dibiarkan tetap beroperasi, maka perdamaian di Distrik Mimika Barat Tengah hanyalah mimpi di siang bolong.

Apresiasi tinggi diberikan kepada Kapolda Papua Tengah yang dianggap berani memotong rantai kepentingan ekonomi yang berkelindan dengan isu sosial-politik di perbatasan.

​”Terima kasih Pak Kapolda telah mengambil sikap untuk menjaga rakyat kami. Sekarang tinggal pembuktian hukum, seret mereka yang mendalangi konflik ini agar ada efek jera,” pungkasnya.