Parang Tajam di Kota Pintar: Menakar Roh Digitalisasi Mimika

Sepatu Mengkilap di Atas Baju Sobek
​Di sudut Pasar Sentral Timika, mama-mama penjual pinang dan sayur adalah ekonom paling ulung. Mereka tidak butuh grafik real-time atau algoritma rumit untuk tahu kapan harga beras mencekik leher. Mereka membaca denyut hidup kota melalui keringat dan saku yang kempis.

​Di tengah realitas itu, narasi “Kota Pintar” atau Smart City ditiupkan. Digitalisasi, integrasi data, hingga gedung Command Center yang megah menjadi bumbu penyedap pidato pembangunan. Namun, sebuah pertanyaan sederhana namun tajam menghujam.

Pintar untuk siapa?
​Jangan sampai Mimika ibarat anak kecil yang dipaksa memakai sepatu mengkilap yang mahal, padahal bajunya sobek-sobek. Kita sibuk mengejar citra modernitas, sementara kebutuhan dasar rakyat masih pincang.

Teknologi: Efisiensi atau Alat Kontrol?
Secara teori, teknologi adalah jembatan menuju efisiensi. Urusan izin yang berbelit, antrean pajak yang membosankan, hingga celah korupsi seharusnya bisa dipangkas oleh sistem digital. Namun, sejarah mencatat: teknologi tidak pernah netral.
​Setiap CCTV yang terpasang dan setiap data warga yang terekam adalah kekuatan. Siapa yang memegang data, dialah pemegang kuasa. Di kota dengan sejuta citra ini, kita harus jujur bertanya: Apakah data itu digunakan untuk memperkuat warga, atau justru untuk mengawasi mereka secara berlebihan? Jika warga tak dilibatkan, kota pintar tak lebih dari “Kantor Pintar” yang hanya lihai mengatur, bukan melayani.

Kesenjangan di Balik Layar Gawai
​Ada jurang lebar yang bernama kesenjangan digital. Mereka yang punya gawai canggih dan jaringan stabil akan meluncur mulus di jalur layanan online. Namun, bagaimana dengan mereka yang di kampung-kampung pesisir atau pegunungan dengan sinyal yang timbul-tenggelam? ​Sosiolog Pierre Bourdieu pernah bicara soal “modal”. Hari ini, literasi digital adalah modal baru. Jika literasi ini tidak merata, kota pintar hanya akan membuat yang kuat semakin berdaya, dan yang lemah—seperti mama penjual noken yang gagap aplikasi—semakin tertinggal di belakang meja birokrasi yang serba digital.

Hak Atas Kota: Bukan Sekadar Proyek
​Henri Lefebvre, sang jenius tata kota, pernah menggagas tentang “Hak Atas Kota”—hak warga untuk menentukan arah pembangunan. Apakah mama-mama pasar dilibatkan dalam merancang sistem ini? Ataukah mereka hanya jadi penonton dari balik layar besar di ruang rapat pemerintah?

Tanpa keterlibatan warga, Smart City hanyalah sebutan lain dari “Kota Proyek”. Pembangunan yang sejati seharusnya memperluas kemampuan manusia. Indikator suksesnya bukan pada seberapa canggih server yang dimiliki, tapi pada apakah sekolah di kampung lebih terurus, puskesmas lebih siap, dan mama-mama pasar lebih berdaya.

Mimika: Rumah Kita, Pilihan Kita
​Mimika adalah rumah dengan anggaran raksasa, namun memiliki jurang sosial yang nyata di depan pelupuk mata. Dalam kondisi ini, teknologi bisa menjadi dua hal: alat pemerataan atau alat percepatan ketimpangan.

​Kota pintar tidak boleh berhenti pada layar monitor yang berkedip. Kota pintar yang sesungguhnya adalah ketika seorang warga kampung bisa menyampaikan keluhan dan benar-benar ditanggapi. Ketika anggaran daerah bisa dipelototi dengan jujur oleh rakyatnya.

Parang di Tangan Pemimpin
​Kota pintar itu ibarat parang baru. Tajam, mengkilap, dan menjanjikan kemudahan. Namun, fungsi parang itu sepenuhnya tergantung pada siapa yang memegangnya. Jika ia digenggam oleh tangan yang bijak untuk membuka kebun bersama, ia akan membawa kelimpahan. Namun jika dipakai untuk menyingkirkan yang lemah, ia menjadi ancaman.

Mimika tidak hanya butuh kecanggihan. Mimika butuh keadilan dan kejujuran. Karena pada akhirnya, kota yang benar-benar pintar bukanlah kota yang paling modern teknologinya, melainkan kota yang paling peduli pada martabat warganya.