Ketua DPRK Mimika Soroti Dugaan Pungli dan Penurunan Aktivitas Jual Beli di Pasar Sentral–Pasar Baru

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, menyoroti berbagai persoalan yang ditemukan di Pasar Sentral Timika atau Pasar Baru, mulai dari penurunan jumlah pembeli, persoalan tarif lapak, hingga dugaan pungutan liar (pungli).

Primus mengungkapkan, berdasarkan laporan para pedagang, aktivitas jual beli di pasar mengalami penurunan signifikan. Banyak lapak di bagian kiri dan kanan pasar yang sepi pengunjung, bahkan hampir tidak memiliki pembeli.

“Pedagang melaporkan bahwa penjualan mereka menurun. Banyak lapak yang tidak dikunjungi pembeli, terutama di bagian kiri dan kanan pasar,” kata Primus saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2026).

Ia juga menyampaikan adanya keluhan terkait penetapan harga sewa lapak. Menurutnya, ukuran lapak tidak semuanya sama, namun tarifnya justru diseragamkan.

“Ada rolling door ukuran 4×4 yang tarifnya sudah ditetapkan. Tapi lapak ukuran 3×3 juga disamakan harganya. Ini perlu dievaluasi kembali oleh dinas atau pihak yang bertanggung jawab mengelola pasar,” tegasnya.

Selain itu, Primus menyoroti persoalan biaya listrik yang dibebankan kepada pedagang. Ia mempertanyakan kejelasan aliran dana pembayaran listrik tersebut, apakah benar masuk ke kas pemerintah daerah atau tidak.

“Listrik disambung dari depan, tapi pedagang tetap disuruh bayar. Ini uangnya ke mana? Apakah masuk ke pemerintah atau tidak? Kalau tidak jelas, ini sudah mengarah ke pungli,” ujarnya.

Primus menegaskan bahwa pungutan berlebihan yang membebani pedagang tidak boleh dibiarkan dan harus segera dihentikan. Ia meminta dinas terkait untuk turun langsung menertibkan pengelolaan pasar dan membersihkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Kalau ada isu pungli di dalam, itu harus dibersihkan. Jangan sampai masyarakat susah karena ulah oknum,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pendapatan pasar disampaikan secara terbuka kepada publik, baik pendapatan harian maupun bulanan, agar masyarakat mengetahui ke mana uang tersebut dikelola.

“Berapa pendapatan per hari, per bulan, itu harus disampaikan secara terbuka. Supaya masyarakat tahu dan tidak ada kecurigaan,” tambahnya.

Menurut Primus, sepinya pengunjung di dalam pasar juga berdampak pada munculnya banyak lapak di luar area pasar. Hal ini diduga terjadi karena pedagang merasa dirugikan oleh birokrasi dan biaya yang dibebankan di dalam pasar.

“Karena pengunjung berkurang dan biaya tinggi, akhirnya banyak pedagang memilih berjualan di luar. Ini harus dievaluasi, apakah sistem di dalam pasar sudah benar atau belum,” pungkasnya.