Ketua DPRK Mimika Minta Penunjukan Direksi BUMD Transparan dan Libatkan SDM Amungme–Kamoro

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan terkait penunjukan jajaran direksi maupun pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Primus menegaskan, Bupati Mimika harus memastikan bahwa orang-orang yang ditempatkan di BUMD benar-benar memiliki kompetensi, melalui proses seleksi yang terbuka, dan bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan tertentu.

“Pak Bupati sudah menunjuk orang-orang yang dianggap berkompeten. Tapi publik juga perlu diyakinkan bahwa mereka benar-benar lulus melalui proses tes yang transparan, bukan karena hubungan keluarga. Ini penting supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan gejolak di masyarakat,” kata Primus saat diwawancarai, Senin (20/1/2026).

Menurutnya, selama enam bulan pertama kepengurusan BUMD, masyarakat diminta bersabar dan memberi ruang bagi manajemen yang telah ditunjuk untuk bekerja. Namun ke depan, keterlibatan SDM lokal, khususnya anak-anak Amungme dan Kamoro, harus menjadi perhatian serius.

Primus mengingatkan bahwa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selama ini telah melahirkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, sehingga sudah semestinya dilibatkan dalam struktur BUMD, termasuk jika nantinya ada penunjukan karteker.

“YPMAK sudah menyiapkan SDM yang baik. Anak-anak Amungme dan Kamoro ini sudah sekolah, sudah punya kapasitas. Kalau ke depan ada karteker, libatkan mereka supaya tidak menimbulkan gejolak besar di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya keluarga atau kerabat tertentu yang “dipasang” dalam struktur BUMD tanpa proses yang jelas. Menurut Primus, satu-satunya cara meredam situasi yang mulai memanas adalah dengan membuka seleksi secara terbuka dan objektif.

“Kalau memang mau bersih, buka tes secara transparan. Siapa yang lulus karena kompetensi, itu yang dipakai. Dengan begitu, tidak ada lagi kecurigaan dan konflik di bawah,” ujarnya.

Primus berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mengelola BUMD secara profesional, adil, dan inklusif, sehingga keberadaan BUMD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Mimika.