Tentang Sawit dan Batas Waktu Negara Oleh: Laurens Minipko

Nemangkawipos.com – Saya membaca berita itu pagi hari, 16 Januari 2026. Tentang sebuah dialog kopi di Mimika Barat Jauh. Bukan di ruang besar, tanpa pidato panjang. Hanya pertemuan sederhana antara mahasiswa dan kepala distrik. Isunya terdengar biasa: sawit, pembangunan, dan kewenangan. Namun justru pada kata terakhir itulah saya berhenti sejenak.

Batas Kewenangan

Kata yang rapi di atas kertas, tetapi di lapangan sering terasa seperti pagar. Ia menjelaskan sejauh mana negara boleh melangkah, sekaligus menandai di mana keresahan warga kampung harus menunggu.

Di balik istilah itu, ada masyarakat adat di beberapa kampung yang sedang gelisah. Nama PT TAS kembali disebut—nama lama yang pernah hadir, lalu mengendap tanpa jawaban tuntas. Bagi sebagian orang di kota, isu ini mungkin hanya bergema sebagai wacana investasi. Namun bagi warga kampung di Mimika Barat Jauh, ia menyentuh tanah, hutan, dan ruang hidup yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Dialog kopi berlangsung tenang. Mahasiswa datang membawa ingatan panjang, sementara kepala distrik menjawab dengan bahasa kewenangan. Tidak ada suara tinggi. Semua terdengar sopan—terlalu sopan untuk kegelisahan yang telah berulang lebih dari satu dekade. Kata “mendengar” terasa hadir, tetapi “memutuskan” seolah disimpan di ruang lain.

Generasi Ingatan

GMNI berbicara sebagai generasi ingatan. Mereka mengingat bahwa penolakan terhadap rencana sawit ini bukan cerita baru. Ia pernah muncul, lalu hilang tanpa kepastian. Karena itu nada mereka tegas—bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan masyarakat adat.

Aspirasi mereka diterima, kata negara. Kalimat ini menenangkan, tetapi sering kali berhenti sebagai tindakan administratif: dicatat, dilaporkan, lalu menunggu.

Setelah dialog usai dan cangkir kopi ditinggalkan, warga kampung kembali pada hidup sehari-hari. Mereka menunggu tanpa jadwal pasti. Menunggu bukan dengan kalender proyek, melainkan dengan kecemasan yang tenang. Tanah tetap mereka injak, hutan tetap mereka jaga, sementara kabar tentang sawit terus beredar dari mulut ke mulut.

Waktu di Mata Warga Kampung

Pembangunan selalu datang dengan janji waktu: rencana, tahapan, periode. Namun waktu warga bekerja dengan cara lain. Ia diukur dengan musim, dengan hasil kebun, dengan warisan tanah untuk anak cucu. Ketika pembangunan meminta warga bersabar, sesungguhnya ia sedang meminta mereka menyerahkan waktu hidupnya sendiri.

Tulisan ini tidak untuk menolak pembangunan. Ia hanya ingin mengingatkan, pelan-pelan, bahwa pembangunan yang adil—terutama yang berkeadilan sosial—tidak cukup hanya mendengar aspirasi. Ia harus berani bergerak, sebelum waktu warga habis oleh penantian.