Menakar Arah Pembangunan Mimika 2026: Refleksi Serapan Anggaran dan Tantangan Sosial di Kwamki Narama

Menutup lembaran Tahun Anggaran 2025, publik Mimika dihadapkan pada realitas serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada pada angka 75,73 persen. Data ini layak menjadi bahan refleksi bersama. Bagi kami di GMKI Timika, angka tersebut bukan sekadar statistik administratif, melainkan cerminan tantangan nyata dalam distribusi manfaat pembangunan yang harus dibenahi secara serius di tahun 2026.

Serapan anggaran yang belum optimal menunjukkan masih adanya jarak antara perencanaan dan realisasi. Padahal, APBD adalah instrumen utama negara dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Menyelaraskan Administrasi dengan Kebutuhan Publik

Kami memahami bahwa pemerintah daerah kerap dihadapkan pada kendala administratif yang mempersempit ruang kerja efektif. Namun, realitas di lapangan juga tidak bisa diabaikan. Proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan menjelang akhir tahun, seperti di ruas Jalan Cenderawasih, kawasan SP, hingga akses pelabuhan, memang memberi dampak langsung bagi mobilitas warga.

Sayangnya, pekerjaan fisik yang belum tuntas hingga awal Januari 2026 menimbulkan gangguan, mulai dari debu, jalan berlubang, hingga genangan air. Hal ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi yang lebih kuat antara proses birokrasi dan eksekusi di lapangan. Kami berharap, pada 2026, perencanaan yang matang sejak awal tahun mampu meminimalisir pola kerja terburu-buru, sehingga kualitas infrastruktur yang dihasilkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kwamki Narama: Membangun Fondasi Sosial Sebelum Narasi Wisata

Terkait rencana besar Master Plan Wisata Budaya di Distrik Kwamki Narama, GMKI Timika menyampaikan sejumlah catatan konstruktif demi keberlanjutan program tersebut.

Pertama, stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama. Konflik yang sempat terjadi di Kwamki Lama menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tidak dapat berjalan sendiri tanpa pembangunan sosial. Pariwisata sangat bergantung pada rasa aman. Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah perlu memprioritaskan rekonsiliasi sosial dan pemulihan trauma masyarakat.

Kedua, keberlanjutan investasi sosial. Pembangunan wisata harus bertumpu pada kesepakatan adat dan sosial yang tuntas. Tanpa penyelesaian akar persoalan, pembangunan fisik yang megah berpotensi tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Ketiga, optimalisasi fasilitas dasar. Ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sistem drainase yang memadai di Kwamki Narama harus menjadi fokus awal. Fasilitas dasar bukan hanya penunjang estetika wisata, tetapi juga elemen penting dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan warga.

Harapan GMKI Timika untuk Tahun 2026

Demi mendorong pembangunan Mimika yang lebih inklusif dan berkeadilan, GMKI Timika menitipkan beberapa pokok pikiran kepada Pemerintah Daerah:

1. Percepatan proses lelang proyek strategis. Lelang idealnya dimulai sejak Januari–Februari agar penyedia jasa memiliki waktu yang cukup untuk bekerja dengan kualitas maksimal.

2. Evaluasi dan penguatan kinerja OPD. Evaluasi berkala terhadap OPD teknis diperlukan agar hambatan administratif tidak terus berulang. Komitmen pimpinan OPD menjadi kunci keberhasilan serapan anggaran yang berdampak langsung bagi rakyat.

3. Pendekatan dialogis di wilayah rentan. Pemerintah perlu mengedepankan dialog humanis dalam menyelesaikan sengketa lahan maupun gesekan sosial, khususnya di Kwamki Narama, agar pembangunan diterima secara partisipatif oleh masyarakat.

Penutup

APBD Mimika adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dialokasikan mengandung harapan besar akan perubahan dan kesejahteraan. Sebagai mitra kritis pemerintah, GMKI Timika berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik agar pembangunan tahun 2026 benar-benar tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan.

Mari kita bangun Mimika dengan semangat kebersamaan, memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam arus pembangunan.

Ut Omnes Unum Sint.