Example floating
Example floating
organisasi

Mimika Memanas, Solidaritas Peduli Jila Desak Penarikan Militer Jelang Natal

210
×

Mimika Memanas, Solidaritas Peduli Jila Desak Penarikan Militer Jelang Natal

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Eskalasi situasi keamanan di Distrik Jila memicu gelombang protes besar di pusat Kabupaten Mimika. Solidaritas Peduli Jila (SPJ), yang merepresentasikan aliansi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRK Mimika pada Rabu (17/12/2025). Mereka menuntut pemulihan keamanan warga sipil yang kini dibayangi trauma akibat operasi militer.

Aksi massa dipicu oleh penyisiran aparat keamanan pasca-konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 10 Desember lalu. Dampaknya, warga dari berbagai kampung dilaporkan meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke Kampung Jila demi mencari perlindungan.

Baca Juga :
​Dalam tuntutannya, massa menekankan pentingnya jaminan rasa aman bagi masyarakat menjelang Hari Raya Natal. Berikut adalah poin-poin utama aspirasi mereka: 1. Pemulihan Psikis Masyarakat:Keberadaan militer di Distrik Jila dinilai menimbulkan ketakutan yang mendalam bagi warga lokal. 2. Aspirasi Kemanusiaan: Melalui spanduk bertuliskan “Kami bukan musuh negara, kami warga negara,” massa menegaskan hak mereka untuk hidup tenang tanpa intimidasi.

Ketua Aliansi Pemuda Amungme (APA), Hellois Kemong, mendesak Bupati Mimika agar tidak bersikap tebang pilih dalam menangani konflik di wilayah tersebut.

​”Aparat TNI dan Polri harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan segera merelokasi pasukan. Masyarakat berhak merayakan kelahiran Yesus Kristus dalam damai, bukan dalam ketakutan,” tegas salah satu orator saat menyampaikan aspirasi.

​Sebagai bentuk pernyataan sikap resmi, SPJ menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah:
1. Presiden RI segera menarik seluruh pasukan militer dari Distrik Jila.
2. Komnas HAM diminta segera turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.
3. Pencabutan status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa.
4. Jaminan negara terhadap perlindungan hak asasi masyarakat sipil.
5. Penerapan hukum humaniter secara ketat oleh pihak militer.
6. Pemerintah Kabupaten Mimika wajib menjamin suasana kondusif jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
7. DPRK Mimika segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan untuk Jila.

​Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, yang menerima langsung massa aksi, memastikan bahwa lembaga legislatif tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan telah melihat langsung kondisi pengungsi di Distrik Jila dan berkomitmen merealisasikan pembentukan Pansus.

​”Kami telah merencanakan pembentukan Pansus Kemanusiaan dan akan berkolaborasi dengan pihak Provinsi Papua Tengah. Target kami adalah mengkaji fakta di lapangan dan memastikan situasi kembali kondusif sebelum perayaan Natal tiba,” ujar Dolfin kepada awak media.

​Saat ini, situasi di depan Kantor DPRK Mimika terpantau aman dan tertib, sementara massa tetap menunggu komitmen nyata dari pihak berwenang.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *