Fraksi PDI Perjuangan Setujui APBD Mimika 2026, Dorong Pembangunan Air Bersih dan Listrik 24 Jam

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRK Mimika, Kamis (27/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota DPRK Mimika, Simson Gwijangge, menyampaikan pendapat akhir fraksi atas jawaban pemerintah daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong yang mewakili pemerintah daerah dalam penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Fraksi menilai jawaban pemerintah sudah lengkap, jelas, rinci, dan mampu menjawab seluruh pertanyaan maupun usulan fraksi-fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob – Emanuel Kemong, terutama dalam agenda penataan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Fraksi meminta seluruh pimpinan OPD tetap konsisten mendukung arah kebijakan tersebut.

Setelah mencermati seluruh jawaban pemerintah dalam Paripurna III, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Mimika Tahun 2026. Fraksi meminta pimpinan DPRK agar menetapkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan enam poin penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, yakni :

1. Fokus pembangunan dari kampung ke kota, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan, dengan memastikan pembangunan menyentuh langsung Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Mimika Wee dan Amungme sebagai pemilik hak ulayat.

2. Pembangunan dan perluasan jaringan air bersih di wilayah kota, pesisir, dan pegunungan pada tahun 2026. Ketersediaan air bersih dinilai sangat penting dan dapat berkontribusi pada PAD jika dikelola BUMD/Perusda.

3. Perluasan layanan listrik 24 jam di seluruh distrik pesisir dan pegunungan.

4. Optimalisasi pelaksanaan Perda yang sudah disahkan, seperti Perda subsidi barang, Perda miras, dan lainnya, termasuk publikasi agar masyarakat mengetahui aturan daerah yang berlaku.

5. Pembangunan kantor BKPSDM dan Satpol PP, termasuk pusat pelatihan/BLK untuk peningkatan kapasitas ASN. Satpol PP juga diharapkan memperkuat fungsi penegakan Perda.

6. Penguatan peran OPD teknis sektor ekonomi, seperti Dinas Peternakan, Pertanian, dan Perikanan, untuk membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan PAD.

Ia juga menyampaikan perlunya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi, mengingat Kabupaten Mimika memiliki banyak kelompok usia produktif yang perlu dikembangkan dan diberdayakan agar pelayanan di sektor ekonomi dapat berjalan maksimal.

“Perluasan rumah potong ayam, pembangunan pabrik pakan ternak, pembinaan petani lokal, serta penambahan cold storage pada sektor perikanan,” katanya saat mengakhiri pandangan Fraksi PDI Perjuangan.