Menuju DOB Kota Timika: Pemkab Mimika Gelar Seminar Akhir Studi Kelayakan Bersama Unipa

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Masa depan tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Mimika kian mendekati titik terang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar Seminar Akhir Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika Tahun Anggaran 2025, bertempat di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis (13/11/2025).

Seminar ini menjadi puncak dari serangkaian kajian mendalam yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Papua (Unipa). Studi kelayakan ini sebelumnya mencakup rencana pembentukan DOB Mimika Barat dan Mimika Timur, sebelum akhirnya difokuskan pada pemekaran Kota Timika.

Pembentukan DOB Kota Timika didorong oleh aspirasi kuat masyarakat yang mendambakan peningkatan pelayanan publik, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keberpihakan nyata terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ananias Faot, M.Si., yang mewakili Bupati Mimika, menegaskan pentingnya langkah strategis tersebut.

“Kota Timika telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di wilayah Papua Tengah. Perkembangan ini tentu membawa tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Ananias Faot dalam sambutannya.

Ia menambahkan, pembentukan DOB bukan sekadar pemekaran wilayah, melainkan upaya mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga, terutama OAP.

“Kita ingin Kota Timika sebagai DOB menjadi rumah bersama. Sebuah kota yang memberikan ruang, peluang, dan penghargaan bagi semua tanpa meninggalkan hak dan martabat OAP sebagai pemilik negeri ini,” tegas Ananias.

Kabupaten Mimika, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999, kini telah berusia 24 tahun. Dengan ketentuan batas usia minimal tujuh tahun bagi daerah induk untuk dapat dimekarkan, Mimika secara administratif telah memenuhi syarat pemekaran.

Studi kelayakan oleh Unipa mencakup berbagai aspek: administratif, geografis, demografis, keamanan, sosial, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan calon Kota Timika.

Seminar akhir ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan krusial — apakah Kota Timika layak atau tidak layak dibentuk sebagai Daerah Otonom Baru. Hasilnya akan disajikan dalam bentuk skor akhir dan rekomendasi strategis bagi langkah lanjutan Pemkab Mimika.

Mengakui kemajemukan Timika, Pemkab Mimika memastikan bahwa kehadiran DOB harus menjadi solusi, bukan sumber masalah baru, terutama terkait perlindungan terhadap hak-hak OAP di tengah keberagaman sosial dan ekonomi.

Dalam arahannya, Asisten Faot menegaskan lima program strategis yang perlu menjadi fondasi kebijakan pembangunan Kota Timika ke depan:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja bagi anak muda Papua.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui dukungan UMKM, koperasi, dan akses permodalan.

3. Perlindungan tanah dan hak ulayat untuk menghormati kearifan lokal.

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya di kampung.

5. Pelibatan aktif tokoh adat, agama, dan perempuan Papua dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dengan hasil studi yang segera dipublikasikan, Bappeda Mimika dan Pemkab Mimika akan memiliki pijakan kuat untuk mengambil keputusan strategis.

Diharapkan, Kota Timika sebagai DOB mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang cepat, pembangunan yang merata, serta peningkatan SDM OAP yang siap menjadi penggerak utama pembangunan daerah.