Ketua DPRK Mimika Geram: TPP Pegawai Kesehatan di Puskesmas Atuka Dipotong

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan kegeramannya atas pemotongan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) milik sejumlah pegawai kesehatan di Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Tengah.

Primus mengaku menerima banyak laporan dari tenaga kesehatan putra-putri daerah yang bertugas di wilayah tersebut. Mereka mengeluhkan pemotongan TPP setiap bulan berjalan, meski telah aktif bekerja di kampung masing-masing.

“Saya sebagai Ketua DPRK Mimika mendapat laporan bahwa TPP pegawai kesehatan di Puskesmas Atuka sering dipotong. Mereka ini anak-anak asli daerah yang tetap tinggal dan bekerja di kampung, tapi karena absen harus dikirim ke kota, mereka kesulitan tanda tangan dan akhirnya TPP-nya dipotong,” ujar Primus melalui sambungan telepon kepada wartawan Nemangkawipos.com, Selasa (15/10/2025).

Menurutnya, pola kerja di Puskesmas Atuka dilakukan secara rolling bulanan antara pegawai yang bertugas di kota dan di kampung. Namun, sistem administrasi yang mengharuskan absensi di Puskesmas SP2 Timika membuat pegawai di kampung menjadi korban pemotongan.

“Apakah hanya karena absen tidak di kota lalu TPP mereka dipotong? Padahal mereka tetap bekerja di lapangan. Mereka punya rumah di kampung dan melayani masyarakat di sana. Ini sudah beberapa kali terjadi, bukan hal baru,” tegas Primus.

Ia menilai, persoalan ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan di tingkat puskesmas.

“Saya pikir kepala puskesmas di sana tahu betul apa yang terjadi. Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur dan serahkan kepada orang yang mampu. Jangan biarkan hal seperti ini terus berulang,” katanya dengan nada tegas.

Primus juga menyoroti keluhan pegawai kesehatan asli daerah yang jarang dilibatkan setiap kali ada kunjungan dinas kesehatan ke Distrik Mimika Tengah. Ia meminta agar ada keterbukaan dan keadilan dalam pembagian tugas.

“Kalau memang ada penilaian khusus dari kepala puskesmas, sampaikan ke mereka. Jangan hanya mengangkat pegawai lokal, tapi tidak diberdayakan. Dibayar tapi tidak dipakai, itu mubazir,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemalangan Puskesmas Atuka yang berulang kali terjadi sangat merugikan masyarakat karena mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah pesisir.

“Sudah tiga sampai empat kali puskesmas dipalang. Ini masalah kemanusiaan, bukan sekadar administrasi. Saya minta Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Mimika memberi perhatian serius. Kalau perlu, kepala puskesmasnya dievaluasi atau diganti,” kata Primus.

Lebih lanjut, ia meminta Dinas Kesehatan mencari regulasi baru terkait sistem absensi bagi tenaga kesehatan di wilayah pesisir agar mereka tidak lagi dirugikan.

“Jangan sampai karena soal absen, pegawai yang tinggal di kampung kehilangan haknya. Kalau visi-misi Bupati adalah membangun dari kampung ke kota, maka perhatian terhadap tenaga kesehatan di kampung juga harus nyata,” tandas politisi muda asal partai Golkar itu.