Bupati Mimika Ajak Pihak Bersengketa Cari Jalan Damai untuk Pelabuhan Poumako

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan penjelasan terkait sengketa tanah di kawasan Pelabuhan Poumako yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan pihak swasta.

Dalam keterangan persnya pada Rabu (10/9/2025), Rettob menegaskan bahwa lahan seluas 500 hektare yang menjadi lokasi pelabuhan merupakan tanah yang telah dibeli oleh pemerintah.

“Ada kesalahpahaman di masyarakat. Beberapa pihak mengira tanah pelabuhan itu milik pribadi, padahal tanah tersebut sudah dibeli dan dikelola pemerintah,” jelasnya.

Menurut Rettob, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bahkan telah membangun dermaga dan jalan nasional untuk mendukung pengembangan pelabuhan tersebut.

Namun, belakangan muncul klaim dari pihak tertentu yang mengaku memiliki hak atas tanah itu.

Pemkab Mimika sendiri telah memperoleh sertifikat lahan seluas 11,7 hektare, meski sertifikat tersebut masih dipermasalahkan sejumlah pihak. Sengketa ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha, hingga aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan ikut terhambat.

Bupati menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa ini agar tidak berdampak buruk pada perekonomian daerah.

“Pemerintah tidak akan campur tangan langsung dalam sengketa, tetapi kami berharap para pihak mau bernegosiasi dan menemukan solusi damai. Jangan sampai kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan masyarakat Mimika,” tegas Rettob.

Ia menambahkan, aktivitas di Pelabuhan Poumako sejauh ini masih tetap berjalan. Namun, Rettob menyerukan agar seluruh pihak segera mencapai kesepakatan demi kelancaran kegiatan pelabuhan serta kesejahteraan masyarakat Mimika.