Cipayung Plus Papua Tengah Sampaikan 9 Poin Pernyataan Sikap, DPRP dan Gubernur Terima Aspirasi

NABIRE, Nemangkawipos.com – Kelompok Cipayung Plus Papua Tengah yang terdiri dari GMNI, GMKI, PMKRI, dan GAMKI menyuarakan pernyataan sikap terkait dinamika politik nasional yang dinilai semakin memanas hingga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan usai berdialog dengan DPR Papua Tengah (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Gubernur Papua Tengah di Kantor Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Senin (1/9/2025).

Menurut Cipayung Plus, gejolak politik yang terjadi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dianggap kurang berpihak pada rakyat. Mereka juga menyoroti aparat keamanan yang dinilai tidak profesional dalam menangani aksi massa sehingga menimbulkan korban jiwa.

Sembilan Poin Pernyataan Sikap Cipayung Plus Papua Tengah:

1. Menyambut baik respon Presiden RI terhadap sejumlah tuntutan rakyat.

2. Menegaskan bahwa suara rakyat akan terus mengawal tuntutan dan aspirasi hingga finalisasi.

3. Mendorong pengesahan aturan perampasan aset para koruptor.

4. Mendesak aparat penegak hukum mengungkap dan menangkap koruptor serta mafia yang merugikan negara.

5. Meminta pemerintah tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat.

6. Mengecam keras tindakan aparat yang dinilai brutal dan membungkam hak konstitusional warga negara.

7. Mendesak pencopotan menteri dan wakil menteri di kabinet yang merangkap jabatan.

8. Menyarankan massa aksi di seluruh Indonesia untuk tidak merusak fasilitas umum maupun melakukan penjarahan.

9. Mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak mudah terprovokasi demi terciptanya kondisi bangsa yang kondusif.

Ketua DPRP Papua Tengah, Delius Tabuni, didampingi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menerima langsung aspirasi tersebut.

“Kami berterima kasih kepada Cipayung Plus yang datang baik-baik membawa aspirasi. Ada sembilan poin yang mereka sampaikan, dan kami sudah menerima secara resmi untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi,” ujar Delius.

Ia menegaskan DPRP Papua Tengah siap menjadi penghubung antara rakyat Papua dan pemerintah pusat.

“Persoalan di Papua masih banyak. Jadi setiap aspirasi akan kami tampung dan teruskan. Keputusan akhir ada di DPR RI, tapi kami berkomitmen menyuarakan kepentingan rakyat,” jelasnya.