Wabup Mimika Jawab Pandangan Fraksi DPRK soal APBD-P 2025

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Delapan fraksi DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III, Kamis (21/8/2025).

Sehari berselang, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mewakili Bupati Johannes Rettob, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi-fraksi DPRK dalam Rapat Paripurna III yang berlangsung di ruang utama DPRK Mimika.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRK, Plt Sekda Mimika Abraham Kateyau, Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan partai politik, dan undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wabup Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRK yang telah membahas dan menyepakati KUPA dan PPAS Perubahan 2025. Ia menegaskan bahwa arah fiskal daerah tetap mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

“Kebijakan ini merupakan tantangan sekaligus kewajiban pemerintah untuk memberdayakan masyarakat secara optimal melalui program yang berpihak kepada rakyat, dengan peran eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai pengawas pembangunan,” ujarnya.

Respons Pemerintah atas Pandangan Fraksi

1. Fraksi Golkar: Alokasi pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan akses dan kualitas layanan.

2. Fraksi PKB, Gerindra, Eme Neme Yauware: Kendala realisasi anggaran akibat sistem LPSE ditargetkan teratasi pada semester II. Pemerintah optimistis realisasi bisa mencapai 95% akhir tahun melalui surat edaran Bupati.

3. Fraksi Demokrat: Belanja Rp1,82 triliun ditegaskan masuk kategori belanja modal, bukan pembiayaan. Tingginya Silpa dijelaskan akibat efisiensi kegiatan.

4. Fraksi PDI Perjuangan: Subsidi transportasi udara barang telah berjalan untuk mendukung bandara perintis di wilayah pegunungan dan pesisir.

5. Fraksi Kelompok Khusus (PAD): Optimalisasi PAD ditempuh lewat regulasi, peningkatan SDM, penyediaan sarpras, dan koordinasi lintas-stakeholder.

6. Fraksi Gerindra: Revitalisasi aliran sungai ditindaklanjuti lewat kunjungan lapangan bersama DPRK dan kesepakatan langkah penanganan banjir.

7. Fraksi Eme Neme Yauware: Peningkatan PAD sektor perikanan dilakukan melalui retribusi pelelangan ikan, pengiriman antar-daerah, serta bantuan nelayan OAP.

8. Fraksi Kelompok Khusus (Kesehatan): Pemkab berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan di pesisir dan pegunungan dengan inovasi Puskesmas Jalan Kaki (Pusjaki) dan Kunjungan Keluarga Sehat (Kaka Sehat).

Terkait eliminasi malaria, Wabup menegaskan obat malaria merupakan program nasional dari Kementerian Kesehatan, dengan distribusi Papua Tengah dipusatkan di Mimika.

Rapat Paripurna IV DPRK Mimika dijadwalkan Jumat (22/8/2025) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan masa sidang pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025.