Example floating
Example floating
organisasi

Ketua APS Papua Pegunungan Apresiasi Kinerja Ombudsman Papua: Tegas Kawal Keterwakilan OAP di DPRP

347
×

Ketua APS Papua Pegunungan Apresiasi Kinerja Ombudsman Papua: Tegas Kawal Keterwakilan OAP di DPRP

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072
Example 468x60

WAMENA, nemangkawipos.com – Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan, Sonni Lokobal, menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua di Jayapura. Dukungan ini diberikan menyusul langkah tegas Ombudsman dalam mengawal keabsahan proses pembentukan DPRP Otsus Papua Pegunungan yang dinilai sarat dengan dugaan maladministrasi.

“Saya memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja Ombudsman Papua yang secara konsisten dan independen mendorong penyelesaian berbagai persoalan politik di Tanah Papua,” ujar Sonni Lokobal dalam pernyataannya, Senin (8/7/2025).

Salah satu isu yang menjadi perhatian publik saat ini adalah dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Otonomi Khusus di wilayah Papua Pegunungan. Ombudsman Papua telah dua kali melayangkan panggilan kepada lima anggota Panitia Seleksi (Pansel) untuk memberikan klarifikasi, namun hingga kini mereka mangkir tanpa alasan jelas.

Baca Juga :

Sonni menilai pemanggilan yang dilakukan Ombudsman adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sah dan wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk Pansel.

“Saya mendesak agar Pansel Papua Pegunungan hadir dan memberikan penjelasan secara terbuka, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas proses seleksi yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembentukan DPRP Otsus, terlebih dalam hal keterwakilan Orang Asli Papua (OAP), yang menjadi harapan utama masyarakat Papua Pegunungan.

Menurut APS Papua Pegunungan, Ombudsman Papua telah menjalankan peran strategis sebagai lembaga negara yang tidak hanya mengawasi pelayanan publik, tetapi juga menjembatani aspirasi masyarakat dalam proses politik dan administrasi yang berkeadilan.

“Langkah-langkah tegas dan independen yang diambil Ombudsman dalam mengawal hak-hak politik OAP patut diapresiasi. Ini menjadi bukti bahwa masih ada lembaga negara yang berdiri tegak di atas prinsip keadilan substantif,” ujar Sonni.

Ia berharap Ombudsman Papua terus menjaga integritas dan perannya sebagai mitra strategis dalam penguatan demokrasi dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Pegunungan.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *