Komisi II DPRK Mimika Tinjau Capaian PAD dan Serapan APBD Tahun 2025

TIMIKA,nemangkawipos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melaksanakan kunjungan kerja ke dua instansi strategis, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Dalam kunjungan ke Bapenda, Kepala Bapenda Drs. Dwi Cholifah, M.Si memaparkan bahwa hingga April 2025, realisasi PAD baru mencapai Rp 68,4 miliar atau 19,18% dari target Rp 356,8 miliar.

Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu: 

1. Intensifikasi: pendataan wajib pajak, uji petik, penagihan tunggakan, dan digitalisasi sistem pembayaran;

2.  Ekstensifikasi: pengembangan pusat ekonomi baru dan koordinasi lintas sektor.

Realisasi Pajak Daerah per April 2025:

1. Pajak Reklame: 30%

2. Pajak Air Tanah: 31,68%

3. Pajak Mineral Bukan Logam: 0,45%

4. PBB-P2: 2,26%

5. BPHTB: 18,41%

6. PBJT: 29,09%

7. Opsen PKB: 26,18%

8. Opsen BBNKB: 19,01%

Dwi Cholifah juga menyampaikan bahwa perubahan status PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan daerah, khususnya dari royalti, PBB, dan Pajak Air Permukaan.

Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung capaian dan hambatan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan pendapatan.

“Kami ingin memastikan strategi yang dijalankan benar-benar efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah anggota Komisi II turut menyampaikan saran dan perhatian strategis, di antaranya:

1. Adrian Andhika Thie: Mendorong penggalian potensi pajak sektor non-tambang, seperti toko-toko dingin yang mulai berkembang.

2. Mariunus Tandiseno: Menekankan diversifikasi sumber pajak untuk mengantisipasi penurunan dana transfer pusat.

3. Luther Beanal: Mengusulkan pelibatan pemuda Papua dalam pengelolaan retribusi parkir.

4. Dessy Putrika Ross Rante: Menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM Orang Asli Papua (OAP).

5. Derek Tenouye: Mempertanyakan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari PAD dan Dana Otsus.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda menyatakan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti semua masukan dan memperkuat kolaborasi dengan DPRK Mimika.

Dalam kunjungan ke BPKAD, Kepala BPKAD Marthen T. Mallisa melaporkan bahwa per 31 April 2025, serapan APBD baru mencapai 5,8% atau sekitar Rp 366 miliar dari total anggaran sebesar Rp 6,3 triliun. Serapan anggaran saat ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.

Sementara itu, kegiatan fisik masih dalam proses input Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan belum sepenuhnya ditenderkan.

“Sebagian proses tender sudah berjalan, namun masih ada yang tertunda karena kendala verifikasi dokumen atau belum diumumkan melalui LPSE,” jelas Marthen.

Ia menambahkan bahwa belanja barang, jasa, dan modal merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah.

Marthen juga menegaskan bahwa BPKAD rutin melaporkan progres serapan dan kendala teknis melalui forum evaluasi mingguan bersama pimpinan daerah.

“Pak Bupati telah mengimbau agar proses lelang segera dilaksanakan setelah input RUP selesai. Kami tetap optimis serapan akan meningkat signifikan menjelang akhir tahun,” katanya.

Menutup kunjungan, Ketua Komisi II menegaskan pentingnya kunjungan lapangan dalam proses pengawasan.

“Kami perlu melihat secara langsung kondisi dan kendala di lapangan untuk memastikan anggaran berjalan tepat sasaran dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan di tingkat legislatif,” pungkas Dolfin Beanal.