Komisi II DPR RI Evaluasi DOB Papua Tengah, Dorong Pembentukan Kanwil ATR/BPN dan Evaluasi Program Nasional

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah guna mengevaluasi perkembangan implementasi Daerah Otonomi Baru (DOB). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (1/5/2025), dan bertujuan untuk memantau kemajuan pembangunan sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam proses transisi kelembagaan serta pelayanan publik.

Dalam sesi diskusi bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, Zulfikar mengungkapkan bahwa kehadiran DOB disambut antusias oleh masyarakat Papua Tengah, yang berharap besar terhadap peningkatan akses keadilan, pelayanan publik, kesejahteraan, pendidikan, dan ekonomi.

“Setelah kita membahas bersama, ada rasa optimisme meski belum maksimal. Masyarakat Papua Tengah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, sangat menginginkan pelayanan dan kesejahteraan meningkat,” kata Zulfikar.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat, guna memastikan bahwa keberlanjutan DOB benar-benar menjawab kebutuhan riil rakyat.

“Kami juga siap mendorong pembentukan Kantor Wilayah ATR/BPN di Provinsi Papua Tengah, dan memastikan kabupaten/kota yang belum memiliki kantor pertanahan mendapatkan perhatian prioritas,” tegasnya.

Zulfikar juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program-program nasional, termasuk program makanan bergizi gratis yang merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat.

“Setiap kebijakan yang ingin berhasil harus melalui evaluasi. Aspirasi yang kami terima hari ini, termasuk soal makanan bergizi gratis, akan kami bawa ke pusat agar dilakukan peninjauan dan disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Ia mengapresiasi semangat keterbukaan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat yang dinilai sebagai tanda positif bahwa DOB Papua Tengah merupakan wujud nyata pemenuhan aspirasi masyarakat.

“Kita harus pastikan bersama bahwa kehadiran DOB benar-benar menjawab harapan rakyat di semua sektor. Ini tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, daerah, maupun para pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat Papua Tengah sendiri,” pungkasnya.