TIMIKA,nemangkawipos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Papua Tengah, terus melanjutkan penyelidikan terhadap tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat pada tahun 2024. Ketiga kasus tersebut berkaitan dengan pembangunan gerai maritim, pembangunan ruang di salah satu SMK, serta pembangunan tambatan kapal di Poumako.
Hal ini disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Mimika, Royal Sitohang, dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (27/2/2025).
“Dua perkara itu melibatkan dinas yang berada di provinsi, sementara satu kasus lainnya berada di kabupaten,” ujarnya.
Royal juga menyebutkan bahwa sebenarnya ada empat kasus yang ditangani, tetapi satu kasus telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk diproses lebih lanjut.
“Perkara yang diserahkan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset tanah Pemkab Mimika di Poumako,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gerai maritim, Royal mengungkapkan bahwa sudah ada terpidana yang divonis. Namun, penyidikan masih terus dilakukan karena dalam kasus tindak pidana korupsi, jarang terjadi hanya melibatkan satu orang.
“Jadi, proses penyidikan tetap berlanjut karena masih ada kemungkinan keterlibatan pihak lain,” tegasnya.
Sebelumnya, proyek pembangunan gerai maritim yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika pada tahun anggaran 2018 telah diduga mengalami penyimpangan anggaran.
Pada Jumat, 10 Juni 2022, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Mimika, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo, menyatakan bahwa kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan dengan Sprindik Nomor Print-02/R.1.16/Fd.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022.
“Kasus pembangunan gerai maritim sudah kami naikkan jadi penyidikan,” kata Sutrisno.
Dengan tiga kasus yang masih dalam tahap penyelidikan dan satu kasus yang ditangani Kejati Papua, Kejari Mimika menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di daerah ini.
Kasus-kasus tersebut menjadi sorotan publik, terutama dalam kaitannya dengan transparansi dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Kejari Mimika memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai aturan, serta menindaklanjuti penyidikan untuk mengungkap keterlibatan lebih luas.