Perbandingan Kesejahteraan Masyarakat Adat: Tambang Ok Tedi Papua Nugini vs. Freeport Indonesia di Mimika

TIMIKA,nemangkawipos.com – Dr. Rudy Panjaitan, kandidat doktor dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, mengungkapkan ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat adat di sekitar tambang Ok Tedi di Papua Nugini (PNG) dengan masyarakat adat di sekitar tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dalam sidang akademiknya pekan lalu di UPH Jakarta, Panjaitan memaparkan bahwa masyarakat adat di sekitar tambang Ok Tedi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan masyarakat di sekitar Freeport Indonesia.

“Masyarakat adat di Papua Nugini bisa sejahtera, mengapa hal yang sama tidak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah PT Freeport Indonesia?” ujarnya.

Panjaitan menyoroti beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat adat di kedua tambang besar tersebut, antara lain yakni.

1. Sistem Pembagian Keuntungan dan Kompensasi yang Lebih Adil di Ok Tedi

Tambang Ok Tedi menerapkan kebijakan pembagian hasil yang lebih transparan kepada masyarakat adat melalui skema dana kompensasi dan pembangunan infrastruktur sosial. Di Freeport Indonesia, pembagian keuntungan tidak seimbang, di mana pemerintah pusat dan perusahaan lebih dominan dalam mengelola hasil tambang, sementara masyarakat adat menerima manfaat yang lebih kecil.

2. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan masyarakat adat di sekitar tambang Ok Tedi memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang didukung langsung oleh perusahaan tambang. Di Freeport Indonesia, banyak keterbatasan yang membuat masyarakat adat kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

3. Dampak Lingkungan dan Pengelolaannya tambang Ok Tedi memiliki regulasi ketat dalam pengelolaan dampak lingkungan, termasuk program rehabilitasi lahan pascatambang. Di Mimika, dampak lingkungan akibat aktivitas tambang masih menjadi isu serius, terutama terkait pencemaran sungai dan degradasi lahan, yang berdampak pada sumber kehidupan masyarakat adat.

Panjaitan menekankan bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat di sekitar Freeport Indonesia menjadi tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.

“Meskipun Freeport Indonesia telah beroperasi selama lebih dari lima dekade, masyarakat adat di sekitarnya masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa masyarakat adat di sekitar Freeport masih terbatas dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri.

“Jika kita melihat kebijakan di Ok Tedi, masyarakat adat memiliki peran lebih besar dalam negosiasi dengan perusahaan. Di Freeport, masyarakat adat cenderung masih terbatas dalam menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri,” tambahnya.

Berdasarkan hasil kajiannya, Panjaitan merekomendasikan beberapa langkah untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan tambang di Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat adat, di antaranya:

1. Evaluasi kebijakan pengelolaan tambang di Indonesia, khususnya terkait pembagian keuntungan bagi masyarakat adat.

2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kompensasi untuk masyarakat adat di sekitar tambang Freeport Indonesia.

3.Memastikan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pembangunan ekonomi.

4. Mengembangkan model kemitraan yang lebih inklusif, dengan mencontoh skema di Tambang Ok Tedi, agar kesejahteraan masyarakat lokal benar-benar meningkat.

“Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia harus belajar dari Papua Nugini dalam menerapkan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat adat. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas utama, bukan hanya eksploitasi sumber daya alam,” pungkasnya.

Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan pemerintah dan PT Freeport Indonesia dapat melakukan evaluasi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat di sekitar tambang.