Tuntutan Transparansi: Anggota KAPP Mimika Desak Laporan Pertanggungjawaban Ketua Periode 2019-2024

TIMIKA,nemagkawipos.com – Sejumlah anggota Komite Aksi Pemberdayaan Papua (KAPP) Mimika mempertanyakan laporan pertanggungjawaban Ketua BPD KAPP Mimika periode 2019-2024, Vinsen Oniyoma, yang hingga kini belum disampaikan kepada anggota.

Menurut Andreas Lemauk, salah satu anggota aktif KAPP, laporan pertanggungjawaban seharusnya dibacakan dan dibahas dalam Musyawarah Daerah (Musda) sebelum pemilihan kepengurusan baru dilakukan.

“Kami mencurigai bahwa ada upaya untuk menutupi jejak kepemimpinan sebelumnya dengan tidak memberikan laporan yang transparan. Jika laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan secara resmi, maka pengangkatan ketua baru tidak dapat dilakukan dengan mekanisme yang wajar melalui Konferensi Daerah atau Musda sebagaimana diatur dalam AD/ART KAPP,” ujar Andreas, Kamis (6/2/2025).

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha adat dari tujuh wilayah adat Papua, KAPP dituntut untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, para anggota mendesak Vinsen Oniyoma segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota sebelum Musda dilaksanakan.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Musda harus tetap dilakukan sesuai mekanisme organisasi. Dan laporan pertanggungjawaban wajib dibahas sebelum kepemimpinan baru dipilih. Dan juga anggota KAPP harus mengawal proses agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Kami tidak ingin organisasi ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. KAPP adalah wadah perjuangan ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP), dan kepemimpinan di dalamnya harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan kepentingan segelintir orang,” tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan turut mengawasi proses kepemimpinan di KAPP Mimika agar berjalan sesuai aturan organisasi dan tidak menimbulkan konflik di kalangan anggota.

Laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban dalam setiap mekanisme organisasi yang sehat. Jika tidak segera disampaikan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan krisis kepercayaan dalam tubuh KAPP Mimika serta menghambat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua. REDAKSI