Penolakan Transmigrasi ke Tanah Papua

NABIRE, nemangkawipos.com – Masyarakat Papua dengan tegas menolak program transmigrasi ke wilayah Papua. Penolakan ini didasari oleh kondisi masyarakat asli Papua yang hingga kini masih berjuang untuk memperoleh kehidupan yang layak, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan umum.

Masuknya penduduk melalui program transmigrasi justru berpotensi memperparah tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dalam mendapatkan hak-hak mereka 29 Oktober 2024.

“Peningkatan jumlah penduduk melalui transmigrasi hanya akan memperberat tantangan yang sudah ada bagi masyarakat asli Papua,” ungkap Kepala Suku Besar wilayah adat Meepago, Provinsi Papua Tengah, Melkianus Keiya.

Dia menambahkan bahwa banyak masyarakat asli yang masih mengharapkan perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, tanpa perlu adanya tambahan penduduk dari luar yang bisa mengurangi peluang mereka.

Penolakan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan dan kedaulatan mereka atas tanah yang telah mereka tinggali selama berabad-abad.

Para pemimpin masyarakat serta tokoh adat di berbagai daerah di Papua juga mengajak semua pihak untuk mendengarkan suara masyarakat dan menghormati hak-hak mereka, serta mendorong pemerintah untuk fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan bagi isu-isu yang dihadapi masyarakat asli Papua.