TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta menegakkan aturan ekologis. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan lingkungan.
Persoalan ini menjadi penting untuk diuji dalam rencana pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Iwaka, Kabupaten Mimika, terutama menjelang penganggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2027. Target perubahan sistem pembuangan sampah dari open dumping menuju controlled landfill pada 2027 tidak boleh hanya menjadi agenda pembangunan fisik, tetapi harus didasarkan pada kajian ilmiah, kesiapan infrastruktur pengendali pencemaran, serta perlindungan kesehatan masyarakat sekitar. Negara memberikan kewenangan anggaran dan eksekusi yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola infrastruktur dasar, menjaga kualitas lingkungan, dan menegakkan hukum ekologis. Untuk melaksanakan mandat konstitusional tersebut, instansi teknis dibekali kewenangan fiskal dan administratif, mulai dari penganggaran proyek, penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga pengelolaan TPA.
Dalam kondisi tertentu, penganggaran dan perencanaan tata kelola lingkungan juga diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Besarnya kewenangan tersebut kemudian menimbulkan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola daerah. Siapa yang mengendalikan birokrasi ketika instansi pengelola lingkungan abai terhadap standar keselamatan ekologis, data ilmiah diabaikan, dan dokumen mitigasi hanya menjadi formalitas di atas kertas?
Sejarah menunjukkan bahwa fasilitas publik yang semula dibangun untuk melayani kepentingan masyarakat justru dapat berkembang menjadi ancaman ekologis akibat lemahnya pengawasan institusional.
Sebagaimana dijelaskan dalam tesis teoretis principal-agent, pemerintah sebagai principal memberikan mandat kepada dinas teknis sebagai agent untuk menjalankan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Hubungan tersebut mengandung risiko informasi asimetris, yakni ketika instansi pengelola memiliki akses terhadap data teknis dan kondisi riil di lapangan, tetapi menyembunyikan realitas kerusakan atau gagal menyampaikannya secara transparan kepada publik.
Paradoks Pengelolaan Lingkungan
Milan W. Svolik dalam bukunya The Politics of Authoritarian Rule (2012) menjelaskan persoalan mendasar yang muncul ketika penguasa atau birokrasi daerah bergantung pada legitimasi proyek fisik semata, sementara akuntabilitas diabaikan. Penguasa publik membutuhkan infrastruktur modern untuk mempertahankan citra dan klaim keberhasilan.
Namun, apabila kewenangan besar tersebut tidak diimbangi kepatuhan terhadap data ilmiah dan instrumen pencegahan dampak lingkungan, birokrasi dapat mengembangkan kepentingan instansional yang tertutup serta menolak kritik publik.
Persoalan ini juga dapat dijelaskan melalui teori principal-agent. Rakyat dan legislatif sebagai principal memberikan kewenangan serta anggaran kepada eksekutif sebagai agent. Namun, ketika instansi pelaksana menentukan sendiri ruang lingkup proyek, menutup dokumen analisis dampak lingkungan (UKL-UPL), serta mengabaikan sistem peringatan dini (early warning) dari kajian ilmiah, risiko maladministrasi dan degradasi ekologis akan meningkat drastis.
Risiko tersebut semakin serius ketika dikaitkan dengan target ambisius perubahan sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju controlled landfill pada tahun 2027 di TPA Iwaka yang memiliki luas empat belas hektare.
Berdasarkan data kajian pendampingan pemantauan kualitas lingkungan yang disusun oleh tim akademisi, operasional TPA Iwaka selama ini disebut telah memicu tekanan ekologis yang nyata. Pada air permukaan di hilir Sungai Iwaka, ditemukan peningkatan nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan konsentrasi bakteri coliform.
Temuan tersebut mengindikasikan adanya rembesan air lindi (leachate) ke badan air. Di zona penyangga, pengujian sumur gali warga mendeteksi kontaminasi bakteriologis Total Coliform dan Escherichia coli. Selain itu, ditemukan dominasi organisme yang toleran terhadap pencemaran, seperti larva Chironomidae dan cacing Tubificidae, yang menunjukkan bahwa ekosistem perairan tengah mengalami tekanan.
Sementara itu, di lingkungan darat, partikulat debu dilaporkan mendekati ambang batas. Tingkat kebisingan alat berat juga mencapai 68 desibel pada jam operasional puncak. Kondisi tersebut disebut memicu penolakan dari 68 persen warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA.
Temuan-temuan ini seharusnya menjadi dasar utama dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan TPA Iwaka, bukan sekadar menjadi catatan teknis yang tersimpan dalam dokumen kajian.
Pengujian Anggaran dan Marwah Pengawasan DPRK Mimika
Di tengah temuan ilmiah tersebut, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan. Data yang disampaikan menyebutkan bahwa 82 persen warga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara utuh dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah justru gencar menyampaikan wacana kesiapan lahan baru dan target perubahan sistem pengelolaan TPA pada 2027. Di sinilah fungsi pengawasan legislatif diuji. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, khususnya Komisi IV yang membidangi lingkungan hidup, tidak boleh serta-merta meloloskan atau menyepakati penambahan pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2027 sebelum unsur-unsur fundamental dalam kajian ilmiah dipenuhi secara mutlak. Setidaknya terdapat tiga agenda pengawasan mendesak yang harus dipastikan oleh parlemen.
Pertama, memastikan prasyarat infrastruktur pengendali lindi.
Dengan curah hujan di Mimika yang mencapai 2.800 hingga 3.200 milimeter per tahun, pembentukan air lindi berpotensi meningkat akibat tingginya volume air yang masuk ke timbunan sampah. Karena itu, Komisi IV DPRK Mimika wajib membedah dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk memastikan pembangunan kolam penampungan lindi berlapis dengan kapasitas minimal 500 meter kubik benar-benar dialokasikan.
Infrastruktur tersebut harus terintegrasi dengan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) serta dilengkapi lapisan kedap air (liner HDPE) guna mencegah rembesan lindi mencemari tanah dan badan air di sekitar kawasan TPA.
Kedua, mengikat komitmen operasional harian dan pemulihan lingkungan.
Penambahan anggaran tidak boleh disetujui sebelum DLH menjamin adanya alokasi rutin untuk penutupan sampah harian (daily cover) menggunakan tanah setebal 20 sentimeter. Selain itu, perlu ada pengaturan jam kerja alat berat untuk menekan kebisingan serta pembangunan zona hijau penyangga (buffer zone) dengan vegetasi berlapis. Langkah tersebut penting untuk mengurangi dampak operasional TPA terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Ketiga, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban publik dan audit kesehatan.
DPRK Mimika harus mewajibkan pelaksanaan audit kesehatan masyarakat secara berkala, minimal setiap enam bulan, serta pemantauan kualitas air setiap tiga bulan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus didorong untuk membuka dokumen UKL-UPL secara transparan kepada masyarakat. Keterbukaan ini penting agar warga mengetahui potensi dampak lingkungan, langkah mitigasi yang disiapkan, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat.
Jangan Jadikan Target 2027 sebagai Bungkus Proyek Baru
Ancaman muncul ketika kekuasaan anggaran tidak diimbangi dengan pengawasan substantif. Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah tidak boleh hanya dinilai dari besarnya anggaran, luas lahan, atau target penyelesaian proyek. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari kemampuan pemerintah mencegah pencemaran, melindungi kesehatan masyarakat, dan memulihkan kualitas lingkungan. Tanpa verifikasi ketat berbasis kajian ilmiah, target perubahan sistem pengelolaan TPA Iwaka pada tahun 2027 dikhawatirkan hanya menjadi instrumen untuk memindahkan persoalan lama ke dalam kemasan proyek anggaran yang baru.
Jika hal itu terjadi, keselamatan lingkungan akan menjadi taruhan, sementara hak konstitusional masyarakat Mimika atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berpotensi terabaikan. Karena itu, sebelum anggaran DLH tahun 2027 disetujui, DPRK Mimika harus memastikan seluruh prasyarat teknis, ekologis, dan sosial benar-benar terpenuhi. Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan pembahasan angka anggaran, tetapi harus menyentuh kondisi nyata di lapangan.
Kendali ekologis bukan sekadar urusan pembangunan TPA. Ini menyangkut tanggung jawab negara, keberanian politik lembaga pengawas, serta hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.
