JAKARTA, Nemangkawipos.com – Persoalan mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak 2017 yang hingga kini masih menyisakan tuntutan penyelesaian hak kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan akan terus mengawal aspirasi para pekerja melalui jalur komunikasi dan perundingan agar persoalan yang telah berlangsung selama sembilan tahun tersebut segera memperoleh penyelesaian konkret.
Dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026), Said Iqbal menyampaikan bahwa dirinya menerima sejumlah masukan dari pekerja Freeport yang dinilai penting untuk dipertimbangkan dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut.
Salah satu masukan yang disampaikan pekerja adalah agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah komunikasi langsung dengan pimpinan Freeport-McMoRan, sebagaimana pengalaman almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe ketika memperjuangkan penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan Freeport.
Menurut penuturan para pekerja, komunikasi langsung dengan pimpinan Freeport-McMoRan menjadi salah satu bagian penting dalam proses tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut.
Kini, para pekerja berharap pendekatan serupa dapat dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian tuntutan hak pekerja Freeport, termasuk mereka yang bekerja melalui perusahaan kontraktor dan subkontraktor.
Said menilai masukan tersebut merupakan salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pekerja melalui jalur komunikasi dan mekanisme perundingan yang tersedia.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan data seluruh pekerja diverifikasi, kemudian menghitung seluruh hak secara transparan, menyepakati nilai penyelesaian secara adil, hingga memastikan pembayaran benar-benar direalisasikan.
Ia menegaskan bahwa proses pertemuan dan perundingan tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan atau kesepakatan di atas kertas. Hasil akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh para pekerja melalui pemenuhan hak-hak mereka.
“Pertemuan dan perundingan hanyalah bagian dari proses. Ukuran keberhasilannya adalah ketika pekerja memperoleh haknya,” tegas Said.
Ia juga menyoroti lamanya persoalan tersebut berlangsung. Sembilan tahun tanpa penyelesaian yang konkret dinilai telah menjadi beban panjang bagi para pekerja maupun keluarga yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaan mereka.
“Sembilan tahun menunggu sudah terlalu panjang bagi para pekerja dan keluarganya. Persoalan ini harus segera menemukan penyelesaian yang konkret, adil, dan mengikat,” ujarnya.
Said berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat membuka ruang komunikasi dan perundingan secara serius agar penyelesaian persoalan mogok kerja pekerja Freeport sejak 2017 tidak terus berlarut-larut.
Ia menekankan bahwa penyelesaian yang adil harus mencakup verifikasi data, perhitungan hak secara terbuka, kesepakatan yang mengikat, serta realisasi pembayaran. Dengan demikian, para pekerja, termasuk pekerja kontraktor dan subkontraktor, memperoleh kepastian atas hak-hak mereka.
