DPR

Ujian Kepercayaan Publik! Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah Dukung Polda Papua Tengah Bongkar Kasus Dana Hibah KPU Mimika

229
×

Ujian Kepercayaan Publik! Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah Dukung Polda Papua Tengah Bongkar Kasus Dana Hibah KPU Mimika

Sebarkan artikel ini

Capt: Wakil Ketua I Komisi DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong. Foto: Stendy

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penyelenggaraan Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika menjadi perhatian Wakil Ketua komisi l DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Papua Tengah, agar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Dukungan sekaligus desakan tersebut disampaikan Yohanes Kemong di Timika, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika itu harus ditangani secara profesional dan berdasarkan alat bukti agar memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Proses hukum ini wajib berjalan tanpa pandang bulu! Ini adalah ujian nyata bagi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum di Papua Tengah agar benar-benar dipercaya oleh masyarakat,” tegas Yohanes.

Baca Juga :

Ia menilai, dugaan penyimpangan anggaran di KPU Mimika telah menjadi perhatian luas masyarakat. Besarnya anggaran APBD yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut membuat publik membutuhkan penjelasan mengenai penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya.

Karena itu, Yohanes meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara terbuka dan transparan. Ia juga menekankan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kasus dugaan korupsi yang menelan anggaran APBD Mimika dalam jumlah jumbo ini sangat menyita perhatian publik. Oleh karena itu, publik berhak tahu perkembangan penyidikannya secara transparan. Kami dari DPR memberikan dukungan penuh kepada pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tandasnya.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penanganan dugaan penyimpangan dana hibah juga berkaitan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah.

Sementara itu, apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, penegakan hukum dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pasal pidana nantinya harus didasarkan pada fakta, unsur hukum, dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Yohanes menegaskan, dukungan terhadap proses penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendorong pemerintahan yang bersih serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Ia berharap penyidik dapat mendalami seluruh rangkaian penggunaan dana hibah atau anggaran penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mimika, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.

Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada siapa pun. Dengan demikian, penanganan perkara tersebut dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Papua Tengah.

Yohanes juga berharap pengusutan perkara dapat dilakukan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.

Penulis: Stendi Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *