TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pengelolaan Pasar Sentral Timika mendapat perhatian serius Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Sejumlah persoalan ditemukan dan menjadi sorotan dalam pengawasan lapangan, mulai dari pendataan pemilik lapak dan kios, kekosongan tempat berjualan, praktik penyewaan berantai, retribusi portal ojek, hingga penataan fasilitas pasar yang dinilai belum maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, didampingi anggota Komisi II Dessy Putrika, menyampaikan hal tersebut kepada Nemangkawipos.com, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan itu, Dessy meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika segera melakukan pembenahan manajemen Pasar Sentral agar seluruh fasilitas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut Dessy, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi ulang seluruh pemilik lapak dan kios. Pendataan tersebut penting untuk memastikan setiap tempat berjualan dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak dibiarkan kosong tanpa alasan yang jelas.
Ia menegaskan, seluruh lapak dan kios harus dimaksimalkan penggunaannya. Selain itu, pedagang perlu membuat komitmen atau perjanjian dengan dinas maupun pengelola pasar untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait kebersihan, standar harga, kualitas barang dagangan, serta penggunaan alat ukur yang sesuai standar.
“Pemilik lapak dan kios harus diinventarisasi ulang agar semua lapak bisa terisi maksimal. Perlu dibuat komitmen atau perjanjian bahwa pedagang bersedia mengikuti aturan dinas maupun pengelola pasar, seperti menjaga kebersihan, menjual barang dengan harga sesuai standar yang ditetapkan dinas, serta menjaga kualitas barang dagangan,” jelas Dessy.
Ia juga menekankan pentingnya pemasangan mesin tera atau alat ukur yang sesuai standar dalam aktivitas perdagangan. Menurutnya, kepastian ukuran dan timbangan menjadi salah satu faktor penting untuk melindungi konsumen sekaligus menciptakan transaksi yang adil antara pedagang dan pembeli.
Dengan pengelolaan yang tertib, kebersihan terjaga, harga sesuai ketentuan, serta kualitas barang yang diperhatikan, masyarakat diharapkan dapat berbelanja dengan lebih nyaman dan aman di Pasar Sentral Timika.
Selain pendataan pedagang, Komisi II juga menyoroti masih adanya lapak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dessy meminta Disperindag segera menata kembali lapak-lapak kosong agar dapat digunakan oleh pedagang yang benar-benar membutuhkan tempat usaha.
Ia secara khusus mengingatkan agar praktik penyewaan lapak secara berantai tidak dibiarkan terjadi. Menurutnya, tempat usaha yang disediakan pemerintah harus dimanfaatkan sesuai aturan dan tidak menjadi objek penyewaan berulang hingga berpindah tangan kepada pihak lain.
“Persoalan kekosongan lapak juga harus segera dibenahi. Jangan sampai terjadi sewa di atas sewa, bahkan sampai kepada orang keempat. Pemerintah harus menertibkan mekanisme penggunaan lapak supaya pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Dessy menilai pembenahan tersebut penting agar kesempatan berusaha di Pasar Sentral dapat diberikan secara adil kepada masyarakat, khususnya pedagang yang membutuhkan tempat untuk mencari nafkah.
Dalam pengawasan tersebut, Dessy turut menyoroti kebijakan retribusi portal yang dikenakan kepada pengemudi ojek. Ia meminta pungutan tersebut dievaluasi karena dinilai dapat menambah beban konsumen maupun pengemudi ojek yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan pasar harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai aturan retribusi justru menambah beban warga kecil yang menggunakan jasa ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mengkaji kembali mekanisme retribusi portal agar kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kepentingan pedagang, pengemudi ojek, dan konsumen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi II adalah penataan fisik kawasan Pasar Sentral. Dessy menyoroti pintu masuk utama pasar yang hingga saat ini masih tertutup, padahal fasilitas tersebut dibangun menggunakan APBD.
Ia menyayangkan apabila fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran pemerintah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan dan penataan kawasan pasar secara lebih terarah.
“Pintu masuk utama pasar sampai sekarang belum dibuka. Padahal, fasilitas itu dibangun menggunakan APBD. Kalau dibiarkan seperti ini, sangat disayangkan. Kondisi pasar juga terlihat belum tertata dengan baik,” ungkapnya.
Dessy meminta Disperindag tidak hanya melakukan pembenahan secara parsial, tetapi juga harus memiliki rencana induk atau master plan penataan Pasar Sentral yang jelas dan terukur.
Melalui perencanaan tersebut, penataan lapak, kios, akses keluar-masuk, fasilitas pendukung, kebersihan, hingga sistem pengelolaan pasar dapat dilakukan secara terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa Disperindag harus mengambil langkah konkret untuk membenahi Pasar Sentral, bukan hanya melakukan penataan sementara tanpa perencanaan jangka panjang.
Menurutnya, Pasar Sentral merupakan salah satu fasilitas ekonomi penting bagi masyarakat Mimika. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar aktivitas perdagangan berjalan tertib, pedagang mendapatkan kepastian tempat usaha, dan konsumen memperoleh pelayanan yang nyaman.
Komisi II DPRK Mimika berharap hasil pengawasan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Disperindag, untuk segera menyusun dan melaksanakan langkah pembenahan manajemen serta penataan Pasar Sentral secara menyeluruh.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, seluruh fasilitas pasar yang dibangun menggunakan APBD diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang maupun masyarakat Kabupaten Mimika.
