organisasi

Resmi Pimpin PKC PMII Papua 2026–2028, Abdullah Rahman Bugis Tegaskan Tolak Keras Aksi Catut Nama Tanpa Mandat

236
×

Resmi Pimpin PKC PMII Papua 2026–2028, Abdullah Rahman Bugis Tegaskan Tolak Keras Aksi Catut Nama Tanpa Mandat

Sebarkan artikel ini

Capt: Ketua PKC PMII Papua, Abdullah Rahman Bugis, didampingi Sekretaris PKC PMII Papua, La. Wahiyudin, saat menunjukkan Surat Keputusan (SK) PB PMII usai menggelar konferensi pers. Foto: Stendy

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Abdullah Rahman Bugis menegaskan legitimasi kepemimpinannya sebagai Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua masa khidmat 2026–2028 setelah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Pengurus Besar (PB) PMII.

Penegasan tersebut disampaikan Abdullah dalam konferensi pada Senin (9/11/2026), menyusul diterbitkannya SK PB PMII Nomor 243.PΒ ΧΧΙ.01.242.A-1.10.2026 tentang Susunan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Papua Masa Khidmat 2026–2028.

Dalam keterangannya, Abdullah menyampaikan terima kasih kepada PB PMII atas kepercayaan dan pengesahan kepengurusan tersebut. Ia menilai penerbitan SK menjadi dasar administratif dan kelembagaan bagi kepemimpinannya untuk menjalankan roda organisasi di wilayah Papua.

Baca Juga :

“Saya, Abdullah Rahman Bugis, telah menerima SK dari PB PMII sebagai Ketua PKC PMII Papua. Dengan legitimasi ini, saya mengajak seluruh kader maupun anggota PMII se-Tanah Papua untuk bersama-sama menjaga marwah organisasi, menyukseskan agenda-agenda organisasi, serta membuka ruang rekonsiliasi demi keberlangsungan PMII di Papua,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, kepengurusan yang dipimpinnya merupakan hasil Konferensi Koordinator Cabang (KONKORCAB) PKC PMII Papua. Hasil konferensi tersebut kemudian memperoleh pengesahan melalui Rapat Pleno Badan Pengurus Harian (BPH) PB PMII dan diperkuat dengan penerbitan SK kepengurusan.

Menurutnya, rangkaian proses tersebut menjadi dasar legitimasi organisatoris kepemimpinan PKC PMII Papua di bawah kepemimpinannya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima undangan resmi dari PB PMII untuk menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) PMII. Kehadiran dalam agenda nasional tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dan komitmen organisasi dalam mengikuti proses serta kebijakan kelembagaan di tingkat pusat.

Sehubungan dengan undangan tersebut, agenda pelantikan pengurus PKC PMII Papua yang sebelumnya direncanakan akan mengalami penyesuaian atau pengunduran waktu. Abdullah menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan karena pihaknya harus memenuhi undangan Ketua Umum PB PMII untuk menghadiri MUSPIMNAS.

Dalam pernyataan kelembagaannya, Abdullah kembali menegaskan bahwa kepemimpinan PKC PMII Papua yang dipimpinnya telah memperoleh pengesahan resmi dari PB PMII berdasarkan hasil KONKORCAB dan mekanisme organisasi.

Ia meminta seluruh kader, anggota, alumni senior, serta keluarga besar PMII se-Tanah Papua untuk memahami dan menghormati keputusan organisasi yang telah ditetapkan melalui mekanisme tersebut.

Abdullah juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan nama, atribut, maupun kewenangan kelembagaan PKC PMII Papua tanpa dasar mandat, persetujuan, dan legitimasi organisasi yang sah.

“Kami tidak menghendaki adanya tindakan yang mengatasnamakan PKC PMII Papua tanpa dasar mandat, persetujuan, dan legalitas organisasi yang sah. Siapa pun yang mengatasnamakan PKC PMII Papua tanpa legitimasi resmi, kami akan menempuh langkah-langkah organisatoris dan, apabila diperlukan, jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penegasan tersebut bukan semata-mata persoalan kepemimpinan, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk menjaga marwah organisasi, kepastian hukum, tertib administrasi, serta kehormatan PMII di Tanah Papua.

Meski demikian, Abdullah mengajak seluruh kader dan anggota untuk mengedepankan semangat persaudaraan serta membuka ruang rekonsiliasi. Menurutnya, PMII merupakan rumah besar perjuangan kader yang harus dijaga bersama, bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu. Karena itu, setiap kepemimpinan dan tindakan kelembagaan harus berlandaskan konstitusi, mekanisme, serta legitimasi organisasi yang sah.

Susunan Pengurus PKC PMII Papua Masa Khidmat 2026–2028 Berdasarkan SK PB PMII Nomor 243.PΒ ΧΧΙ.01.242.A-1.10.2026, susunan kepengurusan PKC PMII Papua sebagai berikut:
1. Abdullah Rahman Bugis – Ketua PKC PMII Papua.
2. La. Wahiyudin – Sekretaris PKC PMII Papua.
3. Darwin Fathul – Bendahara PKC PMII Papua.
Susunan Pengurus KOPRI PKC PMII Papua:
1. Astrid Erisa Meilasari – Ketua KOPRI.
2. Artamevia Brilianti Juniat – Sekretaris KOPRI.
3. Ulviona Irna Rumadan – Bendahara KOPRI.

Abdullah berharap seluruh kader, anggota, dan alumni senior PMII di Tanah Papua dapat memberikan dukungan serta bersama-sama menyukseskan agenda organisasi ke depan.

Ia juga mengajak seluruh keluarga besar PMII untuk menjaga komunikasi, memperkuat persatuan, dan membangun gerakan yang kolektif serta kolaboratif demi masa depan organisasi di Tanah Papua.

“PMII adalah rumah besar perjuangan kader yang harus kita jaga bersama. Mari kita menghormati konstitusi organisasi, menjaga marwah PMII, dan membangun ruang rekonsiliasi agar organisasi ini dapat terus berjalan dengan baik,” tutup Abdullah.

Penulis: Stendi Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *