TIMIKA, Nemangkawipos.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan langsung di Kampung Sempan Timur, Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Jumat (6/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, masyarakat dari wilayah Distrik Jita menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi, mulai dari kesulitan mendapatkan air bersih, keterbatasan penerangan, kebutuhan rumah layak huni, hingga akses transportasi laut dan pelayanan kesehatan.
Kunjungan kerja dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, didampingi Sekretaris Komisi IV Yuliana Dice Amisim, Wakil Ketua Komisi IV Ancelina Beanal, Amons Jamang, Abrian Katagame, anggota komisi Rizal Patadan, Darwin Kurnia Rombe, dan Elias Rande Ratu. Rombongan juga didampingi Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Cenawatin.
Dalam pertemuan bersama masyarakat, anggota Komisi IV Risal Patadang menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada pimpinan distrik yang berada di tempat saat rombongan DPRK tiba di Distrik Jita.
Ia menjelaskan, Komisi IV yang membidangi infrastruktur, perumahan, dan perhubungan datang untuk melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan dan penyampaian usulan kepada pemerintah daerah.
Menurut Risal, kunjungan lapangan penting dilakukan agar DPRK dapat mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan penyediaan air bersih yang masih menjadi keluhan utama warga.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintah di setiap distrik.
Ia mengakui pihaknya tidak menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi sebelum kunjungan, tetapi telah melakukan komunikasi sebelumnya. Elinus juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada DPRK untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan tersebut juga bertujuan memastikan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Komisi III ingin mendapatkan masukan terkait pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, perumahan, serta pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar tidak terjadi pengurangan volume pekerjaan yang merugikan masyarakat.
“Kami berharap ada saran dan aspirasi dari masyarakat, baik berkaitan dengan pelayanan kesehatan maupun akses transportasi laut. Selama ini, persoalan tersebut menjadi masalah bagi masyarakat di wilayah pelosok. Kami turun langsung untuk melihat kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan,” ujarnya.
Elinus mengatakan, pihaknya juga menerima informasi bahwa masyarakat di Distrik Jita masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar mendapatkan perhatian dan penanganan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kampung Kamapri, Tersius Mawama, menyampaikan bahwa persoalan air bersih menjadi kendala utama yang dialami masyarakat di lima kampung di wilayah Distrik Jita. Ia juga mengeluhkan keberadaan petugas yang menurutnya tidak selalu berada di tempat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan terkait air bersih.
Selain air bersih, masyarakat membutuhkan penerangan karena sudah cukup lama belum menikmati layanan tersebut secara memadai. Warga juga mengharapkan pembangunan rumah layak huni.
Tersius menjelaskan, kondisi geografis wilayah pesisir turut menyulitkan masyarakat, terutama ketika air laut surut. Pada kondisi tersebut, akses transportasi laut menjadi terbatas karena perahu tidak dapat melintas dengan mudah.
Persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian. Menurutnya, ketika terjadi kedukaan atau pasien membutuhkan rujukan ke Timika, masyarakat di kampung-kampung pesisir membutuhkan fasilitas transportasi dan pelayanan yang dapat menjangkau langsung wilayah mereka.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Kampung Sempan Timur, Frans Jita. Ia mengatakan, persoalan air bersih telah berlangsung bertahun-tahun dan terus menjadi kebutuhan yang belum teratasi secara maksimal.
“Saya sudah tidak percaya lagi kalau persoalan air bersih ini bisa bertahan seperti sekarang. Kami juga meminta pembangunan jembatan beton. Kampung Sempan Timur baru tahun ini mendapatkan perhatian, tetapi akses transportasi masih harus ditangani pemerintah. Kami sudah sekian lama mengalami kesulitan,” ungkapnya.
Frans mengakui pelayanan petugas yang berada di wilayahnya sudah cukup baik. Namun, persoalan air bersih masih menjadi kendala utama. Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk balai Kampung Sempan Timur.
Ia juga menyampaikan kebutuhan kendaraan laut untuk menunjang mobilitas masyarakat di perairan Puriri yang kerap menghadapi risiko kecelakaan. Selain itu, proses rujukan pasien sering terkendala gelombang laut dan kondisi air surut sehingga masyarakat harus menunggu sampai air kembali naik sebelum dapat melakukan perjalanan.
Frans turut menyoroti tidak adanya penerbangan di bandara Kampung Noema selama ini. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar akses transportasi udara tersebut kembali mendapat perhatian.
Tidak hanya infrastruktur dan transportasi, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan rumah ibadah. Perwakilan masyarakat dari tiga gereja meminta pemerintah memperhatikan rehabilitasi Gereja Stefanus Jita serta pembangunan pagar gereja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Simson Gwijangge dari DPRK Mimika menyampaikan selamat datang kepada rombongan Komisi IV di Distrik Jita. Ia mengakui bahwa persoalan akses dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian serius.
Simson mengatakan, air bersih merupakan persoalan paling mendesak yang selama ini telah disampaikannya kepada pemerintah daerah, termasuk kepada Bupati Mimika. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan protes keras dalam pembahasan persoalan air bersih karena kebutuhan tersebut belum terjawab sebagaimana diharapkan masyarakat.
“Saya sangat berterima kasih karena bapak dan ibu dewan sudah datang dan melihat langsung kondisi masyarakat di sini. Saya memang sudah sampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada Bupati, bahwa kendala paling urgen adalah air bersih,” katanya.
Terkait aspirasi rehabilitasi gereja, Simson menyebut usulan tersebut telah ditindaklanjuti kepada dinas terkait. Sementara kebutuhan speedboat ambulans, menurutnya, telah diajukan untuk masuk dalam program tahun 2027.
Ia juga menyampaikan adanya rencana pengalihan program pembangunan dermaga serta upaya melobi pemerintah provinsi agar kebutuhan infrastruktur transportasi masyarakat dapat diperhatikan.
Simson turut menyampaikan bahwa persoalan air bersih di Kampung Wacakam telah disampaikan kepada dinas terkait. Menurutnya, pembahasan mengenai kebutuhan air bersih sudah dilakukan dan saat ini masih dalam proses penanganan, meskipun masyarakat masih menunggu kehadiran dan tindak lanjut langsung dari instansi terkait di lokasi.
Dalam tanggapannya, Elinus Balinol Mom menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian Komisi IV dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ia mengatakan, visi dan misi Bupati Mimika yang mengusung pembangunan dari kampung ke kota harus diwujudkan melalui perhatian nyata terhadap kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pelosok.
“Kita punya Bupati dengan visi dan misi membangun dari kampung ke kota. Aspirasi ini akan terus kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Di sini ada lima kampung yang membutuhkan air bersih. Ini menjadi tanggung jawab kami di Komisi IV. Kami sudah mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan akan menyusunnya dalam bentuk program untuk disampaikan,” tegas Elinus.
Aspirasi juga disampaikan Anik Pato, seorang intelektual Jita. Ia menggambarkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Menurutnya, kondisi air yang keruh telah menimbulkan penderitaan bagi warga, sementara berbagai penyakit juga menjadi kekhawatiran masyarakat.
Ia meminta agar aspirasi yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diperjuangkan dan direalisasikan. Anik juga menyoroti kondisi rumah masyarakat yang dinilai sudah tidak layak huni sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak 2001.
“Saya berharap aspirasi ini benar-benar didengar. Masyarakat kami sangat membutuhkan perhatian, terutama perumahan dan air bersih. Sejak tahun 2001, kondisi rumah masyarakat sudah sangat tidak layak. Distrik Jita ini sangat sulit dikunjungi. Tolong utamakan perumahan dan air bersih. Kalau bisa, tahun depan sudah mulai direalisasikan karena masyarakat kami benar-benar mengalami kesulitan. Penerangan juga perlu dimaksimalkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Abrian Katagame menambahkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRK Mimika. Ia menyebut pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut juga perlu memperhatikan sumber pendanaan, termasuk dukungan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Mengenai bandara di Kampung Noema, Abrian mengatakan perlu adanya koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membahas kemungkinan pengoperasian kembali rute penerbangan bersubsidi.
“Terkait bandara, rute penerbangan bersubsidi nanti akan kami temui Dinas Perhubungan untuk membahasnya. Sebenarnya penerbangan ini sudah harus berjalan,” katanya.
Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Cenawatin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat telah disampaikan kepada dinas terkait dan pemerintah daerah. Ia menegaskan, DPRK memiliki tugas memperjuangkan serta meneruskan kebutuhan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan pelaksanaan.
Ester menyebut kebutuhan speedboat ambulans laut telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan, tetapi hingga kini belum mendapatkan jawaban sebagaimana diharapkan. Begitu juga aspirasi pengaspalan di Kampung Noema yang menurutnya telah disampaikan, namun belum direalisasikan.
“Kami tidak bosan-bosan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan dinas terkait. Ambulans laut sudah saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan, tetapi belum ada jawaban. Pengaspalan di Kampung Noema juga sudah disampaikan, tetapi belum direalisasikan. Aspirasi yang kami terima akan terus kami perjuangkan, walaupun hasilnya belum seberapa,” ujar Ester.
Risal Patadang kembali menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diperjuangkan melalui kelembagaan DPRK Mimika, khususnya Komisi III dalam agenda pembahasan bersama pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa persoalan air bersih menjadi salah satu prioritas yang harus mendapatkan perhatian serius. Risal mengatakan, anggota DPRK merupakan wakil masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab untuk membawa dan memperjuangkan kebutuhan warga.
“Kami tidak berjanji, tetapi kami akan berjuang. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami teruskan melalui kelembagaan DPRK Mimika, terutama dalam agenda pembahasan. Masalah air bersih ini akan menjadi perhatian kami,” katanya.
Menutup rangkaian penyampaian tanggapan, Elinus Balinol Mom kembali menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan kerja kelembagaan Komisi IV DPRK Mimika, bukan kepentingan perorangan. Ia memastikan aspirasi terkait pembangunan dermaga akan diteruskan kepada pemerintah provinsi, sedangkan persoalan bandara Kampung Noema akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Menurut Elinus, kebutuhan air bersih bagi lima kampung di Distrik Jita harus benar-benar diperjuangkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan warga dapat menjadi bahan pembahasan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
Kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi IV DPRK Mimika untuk mendengar langsung kondisi masyarakat di wilayah pesisir. Berbagai keluhan yang disampaikan memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih, rumah layak huni, penerangan, transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan aksesibilitas, dan fasilitas umum masih membutuhkan perhatian serius agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kampung-kampung di Distrik Jita.
