APBD Mimika Baru Terealisasi 52 Persen, Adrian Thie Ingatkan OPD Tuntaskan Program Sebelum Masuk 2027

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Memasuki November 2026, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika masih menjadi perhatian DPRK Mimika. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, S.ST.Par., mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran secara optimal sehingga program pembangunan yang telah direncanakan tidak menjadi pekerjaan rumah pada tahun 2027.

Perhatian tersebut disampaikan Adrian menyusul penyampaian Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam apel gabungan pada Senin (2/11/2026), bahwa realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 52 persen.

Menurut Adrian, capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD. Terlebih, tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan November, sementara APBD Perubahan belum berjalan karena masih dalam proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Kita sudah masuk bulan November, artinya waktu kita tinggal sedikit. Kalau realisasi keuangan baru mencapai 52 persen, tentu kita perlu bertanya, apakah semua program yang sudah direncanakan tahun ini masih bisa diselesaikan? Apalagi APBD Perubahan juga belum berjalan. Ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya OPD teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan,” ujar Adrian kepada Nemangkawipos.com, Selasa (3/11/2026) malam.

Ia berharap penyampaian Bupati Mimika dalam apel gabungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan OPD, sekaligus ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Adrian memahami bahwa pelaksanaan anggaran memiliki sejumlah tahapan, mulai dari proses administrasi, pengadaan hingga persiapan teknis. Namun, ia berharap berbagai tahapan tersebut dapat dikelola dengan baik agar tidak menghambat penyelesaian pekerjaan ketika waktu pelaksanaan semakin terbatas.

“Kita memahami bahwa dalam pelaksanaan anggaran ada proses administrasi, pengadaan, dan tahapan teknis yang harus dilalui. Tetapi jangan sampai itu terus menjadi alasan ketika waktu pelaksanaan semakin terbatas. Kalau ada kendala, segera dicari jalan keluarnya. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru semua sibuk mengejar pekerjaan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa APBD bukan hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang dimiliki daerah ataupun persentase penyerapan belanja. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Menurutnya, visi dan misi kepala daerah membutuhkan dukungan serta tanggung jawab seluruh OPD melalui pelaksanaan program yang konkret. Karena itu, keseriusan setiap pimpinan perangkat daerah sangat diperlukan agar arah pembangunan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata.

“Visi dan misi kepala daerah tidak mungkin berjalan sendiri. Semua OPD punya tanggung jawab untuk menerjemahkannya menjadi program nyata. Kita berharap ada keseriusan dari masing-masing pimpinan OPD. Jangan sampai kepala daerah sudah berupaya mendorong percepatan pembangunan, tetapi pelaksanaan di tingkat teknis justru tertinggal.”

Selain realisasi anggaran, Adrian turut menyoroti sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat yang masih memerlukan perhatian pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah pesisir Mimika, pelayanan listrik di sejumlah kampung, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Ia mengatakan, masyarakat di wilayah pesisir masih mengharapkan tersedianya pelayanan air bersih yang layak. Demikian pula dengan pelayanan listrik yang di sejumlah wilayah dinilai belum maksimal.

“Kita lihat masyarakat di wilayah pesisir masih berharap adanya pelayanan air bersih yang layak. Begitu juga listrik, masih ada wilayah yang pelayanannya belum maksimal. Ini bukan persoalan baru. Sudah cukup lama masyarakat menunggu adanya penyelesaian. Kita berharap pemerintah melalui OPD terkait bisa mengambil langkah nyata, termasuk membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dalam pelayanan tersebut,” ungkapnya.

Adrian juga memberikan perhatian terhadap kondisi sejumlah ruas jalan di dalam Kota Timika yang masih membutuhkan penanganan, khususnya Jalan Pendidikan dan Jalan Bougenville.

Menurutnya, kedua ruas jalan tersebut merupakan akses yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, ia berharap dinas teknis dapat melakukan peninjauan langsung dan mengambil langkah penanganan sesuai kewenangan serta anggaran yang tersedia.

“Di dalam kota sendiri masih ada jalan yang kondisinya perlu diperbaiki. Kita bisa lihat di Jalan Pendidikan dan Jalan Bougenville. Ini jalan yang digunakan masyarakat setiap hari. Kita berharap dinas teknis bisa turun melihat kondisinya secara langsung dan melakukan penanganan sesuai kewenangan serta anggaran yang tersedia.”

Ia menambahkan, persoalan jalan tersebut hanya sebagian dari berbagai kebutuhan pembangunan yang selama ini disampaikan masyarakat. Kebutuhan lainnya mencakup drainase, jalan lingkungan, air bersih, listrik, serta pelayanan dasar di wilayah perkotaan, pesisir maupun pegunungan.

“Sebenarnya banyak sekali harapan masyarakat terhadap program pembangunan tahun ini. Bukan hanya jalan, tetapi juga drainase, jalan lingkungan, air bersih, listrik, serta pelayanan dasar lainnya, baik di wilayah kota, pesisir maupun pegunungan. Namun, sampai kita memasuki November, masih banyak yang belum terlihat hasilnya di lapangan.”

Karena itu, Adrian berharap seluruh program yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat direalisasikan sehingga masyarakat tidak terus-menerus menunggu penyelesaian persoalan pembangunan yang sama dari tahun ke tahun.

Terkait target realisasi anggaran sebesar 90 persen hingga akhir tahun sebagaimana disampaikan Bappeda Mimika, Adrian menilai pencapaian target tersebut memerlukan langkah yang jelas, terukur, dan realistis dari setiap OPD.

Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan. Hal itu mencakup OPD dengan tingkat realisasi rendah, program yang belum berjalan, pekerjaan yang telah selesai tetapi belum dibayarkan, serta kegiatan yang masih memungkinkan untuk dituntaskan hingga Desember 2026.

“Kalau dari 52 persen kemudian ditargetkan mencapai 90 persen di akhir tahun, tentu membutuhkan kerja yang sangat serius. Kita berharap target itu bisa tercapai. Tetapi harus jelas bagaimana langkahnya. OPD mana yang realisasinya masih rendah, kegiatan apa yang belum berjalan, pekerjaan mana yang sebenarnya sudah selesai tetapi belum dibayarkan, dan mana yang masih memungkinkan diselesaikan sampai Desember.”

Meski mendorong percepatan penyerapan anggaran, Adrian mengingatkan agar upaya tersebut tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan persentase realisasi harus berjalan seiring dengan mutu pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai karena mengejar penyerapan anggaran, pekerjaan akhirnya dilakukan terburu-buru. Kita tidak ingin hanya melihat angka realisasi meningkat, sementara kualitas pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat justru tidak sesuai harapan.”

Lebih lanjut, Adrian menyampaikan kekhawatirannya apabila keterlambatan pelaksanaan program pada tahun ini kembali menjadi beban pembangunan pada tahun berikutnya. Sebab, memasuki Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah juga akan menghadapi program dan kebutuhan pembangunan baru yang harus dipersiapkan.

“Ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita. Jangan sampai memasuki tahun 2027, pemerintah masih harus menyelesaikan terlalu banyak pekerjaan rumah dari tahun 2026. Sementara tahun depan sudah ada lagi program dan kebutuhan pembangunan yang baru. Kalau setiap tahun kita terus meninggalkan pekerjaan yang belum selesai, tentu masyarakat juga yang harus menunggu lebih lama untuk menikmati hasil pembangunan.”

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Mimika dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di setiap OPD, terutama kegiatan prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Adrian menilai evaluasi tidak cukup hanya melihat persentase realisasi keuangan, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik setiap kegiatan, kendala pelaksanaan, serta langkah penyelesaian yang perlu dilakukan. Apabila terdapat kegiatan yang tidak memungkinkan diselesaikan pada tahun ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskannya secara terbuka dan menanganinya sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami berharap evaluasinya benar-benar konkret. Jangan hanya menyampaikan persentase realisasi. Kita perlu mengetahui perkembangan fisik dan keuangan setiap kegiatan, apa kendalanya, dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Kalau memang ada kegiatan yang tidak memungkinkan selesai tahun ini, harus dijelaskan secara terbuka dan ditangani sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan baru.”

Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung arah pembangunan serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Namun, dukungan tersebut juga harus disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kinerja perangkat daerah.

“Kita semua tentu ingin pemerintahan ini berhasil. Karena keberhasilan pemerintah daerah berarti pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat Mimika. Tetapi untuk mencapai itu, dibutuhkan kerja bersama, keseriusan seluruh OPD, koordinasi yang baik, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan program yang sudah direncanakan.”

Ia berharap sisa waktu Tahun Anggaran 2026 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menuntaskan pekerjaan yang masih memungkinkan diselesaikan, tanpa mengabaikan kualitas maupun ketentuan pelaksanaan anggaran.

“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, program sudah direncanakan, tetapi masyarakat masih terus menunggu hasilnya. Kalau memang ada pekerjaan yang bisa diselesaikan tahun ini, segera diselesaikan. Kalau ada kendala, sampaikan secara jelas supaya bisa dicari penyelesaiannya.”

Adrian kembali menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun persentase penyerapan, tetapi terutama dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bagi kami, APBD bukan hanya soal angka dan persentase penyerapan. Yang paling penting adalah hasilnya. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar berapa triliun anggaran daerah, tetapi ingin melihat air bersih tersedia, listrik menyala, jalan yang rusak diperbaiki, dan pelayanan pemerintah semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tutup Adrian.

Melalui perhatian tersebut, Adrian berharap seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, dan memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika dan tidak meninggalkan terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.