PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah Tekankan 5 Prioritas Pembangunan Pada Musrenbang 2024

TIMIKA,nemangkawipos.com Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Papua Tengah tahun 2024 untuk pelaksanaan di tahun 2025, resmi dibuka di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Selasa (2/4/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dalam penyampainnya yang dibacakan oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Papua Tengah Ausilius You, mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah sangatlah penting dalam menjalankan sistem perencanaan daerah.

“Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi serta menyamakan pandangan tentang banyak masalah menyangkut unsur-unsur pemerintahan juga pembangunan agar (kabupaten dengan provinsi) searah dan selaras dengan pembangunan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Ribka menekankan agar penyusunan rencana dan penganggaran harus menggunakan pendekatan skala prioritas yang tepat sasaran untuk mendorong pemerataan mutu bagi masyarakat di Papua Tengah.

“Kami berharap momen musrenbang dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan program pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Papua Tengah,” tegasnya.

Berdasarkan potret permasalahan dan tantangan, lanjut Ribka, perencanaan pembangunan tahun 2025 terarah dengan tema “Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus Orang Asli Papua”.

Ribka menyebut dari tema tersebut telah dirumuskan beberapa prioritas pembangunan daerah yang meliputi, pertama, pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan. Kedua, pemenuhan infrastruktur pemerintahan yang berkualitas. Ketiga, pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Keempat, pengembangan komoditas unggulan berbasis kearifan lokal dan peningkatan daya saing. Kelima, peningkatan keamanan dan ketertiban umum. Keenam, pemenuhan dan peningkatan konektivitas wilayah.

“Kami berharap muatan materi pada dokumen perencanaan menyasar pada program strategis seperti penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran terbuka,” tuturnya.

Ribka menambahkan, program strategis di atas membutuhkan kolaborasi yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan stakeholder pembangunan lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah.