pemerintah kabupaten Mimika

Mimika Tengah Dorong Inovasi Pelayanan Publik, Dari Pangan hingga Kesehatan Kampung

77
×

Mimika Tengah Dorong Inovasi Pelayanan Publik, Dari Pangan hingga Kesehatan Kampung

Sebarkan artikel ini

Florianus Gemma Kwalik: Pelayanan Tidak Boleh Berhenti di Kantor Distrik, Harus Hadir Dekat dengan Masyarakat

Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Distrik Mimika Tengah mulai mendorong sejumlah inovasi dan terobosan pelayanan publik untuk mempercepat pelayanan dasar sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di lima kampung.

Plt Kepala Distrik Mimika Tengah, Florianus Gemma Kwalik, mengatakan pemerintah distrik tidak ingin pelayanan hanya terpusat di kantor pemerintahan, tetapi harus semakin dekat dengan masyarakat melalui kolaborasi dengan kampung, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, puskesmas, PLN, hingga kelompok masyarakat.

Menurut Florianus, salah satu terobosan yang sedang dipersiapkan adalah penguatan program pangan yang terintegrasi dengan penanganan stunting.

Baca Juga :

Program tersebut akan dilaksanakan bersama Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah distrik telah mulai menyiapkan persyaratan administrasi dan mengumpulkan data kependudukan dari lima kampung calon penerima manfaat.

“Kami sudah mengumpulkan data KTP dari masyarakat di lima kampung penerima manfaat. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi oleh dinas teknis dan disandingkan dengan data dari Dinas Sosial untuk memastikan masyarakat yang menerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria dan layak mendapatkan bantuan,” jelas Florianus kepada Nemangkawipos.com, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting agar bantuan tidak sekadar disalurkan, tetapi benar-benar berbasis data dan tepat sasaran. Pemerintah distrik berharap proses verifikasi dapat segera diselesaikan sehingga program penguatan pangan untuk penanganan stunting dapat berjalan sesuai jadwal.

Terobosan lain yang sedang diperjuangkan pemerintah Distrik Mimika Tengah adalah peningkatan pelayanan listrik.

Saat ini, penerangan listrik di wilayah tersebut masih terbatas sekitar enam jam per hari. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pelayanan publik, aktivitas ekonomi dan pelayanan kesehatan.

Karena itu, pemerintah distrik telah menyurati PLN agar waktu pelayanan listrik dapat ditingkatkan menjadi 12 jam per hari.

“Kami sudah menyurat kepada PLN agar yang sebelumnya penerangan hanya sekitar enam jam dapat ditingkatkan menjadi 12 jam. Ini penting supaya pelayanan publik bisa berjalan maksimal, apalagi saat ini ada peningkatan status puskesmas menjadi BLUD,” katanya.

Target tersebut dinilai penting karena peningkatan pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk listrik yang lebih stabil.

Di bidang kesehatan, pemerintah distrik juga mendorong pola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Florianus mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Puskesmas Mimika Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat edukasi mengenai pola hidup sehat.

“Beberapa minggu ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Ke depan kami akan lebih kolaboratif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan melalui Pustu agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi Pustu menjadi penting bagi masyarakat kampung yang tidak selalu dapat mengakses pusat pelayanan kesehatan di distrik.

Pemerintah Distrik Mimika Tengah juga menerapkan pola monitoring langsung ke lapangan.

Florianus mengatakan pemerintah distrik secara rutin turun ke lima kampung untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan berbagai program pemerintah.

“Kami melakukan monitoring lapangan di lima kampung dan melihat kondisi yang ada. Kami juga berkoordinasi dengan OPD teknis apabila ada program yang dijalankan tahun ini agar dapat dilaksanakan tepat waktu,” jelasnya.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah distrik untuk memastikan persoalan di kampung tidak hanya diketahui melalui laporan administratif, tetapi dapat dilihat dan ditindaklanjuti secara langsung.

Selain pangan dan kesehatan, pemerintah distrik juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan di lima kampung.

Koordinasi dengan OPD teknis akan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah program strategis seperti Koperasi Merah Putih dan rencana pembangunan kampung nelayan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah distrik dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara bantuan pembangunan rumah yang telah dialokasikan tahun ini masih menunggu jadwal pelaksanaan fisik.

“Untuk bantuan rumah tahun ini memang ada, tetapi pembangunannya belum berjalan. Kami masih menunggu kapan pembangunan fisiknya mulai dilaksanakan,” ungkap Florianus.

Terobosan berikutnya akan melibatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemerintah distrik berencana menjalankan sejumlah program kolaboratif bersama PKK dengan melibatkan PKK di tingkat kampung.

“Bulan depan kami akan melaksanakan beberapa program kolaboratif bersama PKK dengan melibatkan PKK di tingkat kampung,” pungkasnya.

Keterlibatan PKK diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemerintah, terutama dalam pemberdayaan keluarga, kesehatan, pangan dan kegiatan sosial masyarakat.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan arah baru pelayanan di Distrik Mimika Tengah: pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi mulai mendekatkan pelayanan melalui data, monitoring lapangan dan kolaborasi lintas sektor.

Mulai dari data penerima bantuan, penanganan stunting, peningkatan listrik, pelayanan Puskesmas dan Pustu, monitoring lima kampung, pendidikan, koperasi, kampung nelayan hingga pemberdayaan PKK, pemerintah distrik berupaya membangun pola pelayanan yang lebih terintegrasi.

Pelayanan publik harus semakin dekat dengan masyarakat dan program pemerintah harus dipastikan berjalan tepat waktu, menjadi semangat yang ingin dibangun Pemerintah Distrik Mimika Tengah.

“Pembangunan jembatan di Kampung Miyoko juga menjadi perhatian. Kesiapan masyarakat adat bersama Dinas PUPR sudah dilakukan, sehingga program ini dapat segera ditindaklanjuti. Pembangunan jembatan Miyoko merupakan salah satu program prioritas Bupati Mimika untuk membuka akses dan meningkatkan konektivitas masyarakat,” ungkap Florianus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *